PERAN AGAMA TURKI DAN PAKISTAN

KELOMPOK 9: JUMRIANI

                           ST. NURHAEDA

PERAN AGAMA DALAM PERPOLITIKAN TURKI DAN PAKISTAN

Pakistan dan Turki berada di persimpangan evolusi politik mereka, partai keadilan dan pembangunan (AKP) di Turki dan Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang terpilih secara demokratis di Pakistan menguasai baik kepresidenan maupun parlemen di Negara mereka, yang nyata-nyata membuat mereka menjadi salah satu pemerintah terpilih paling kuat dalam sejarah mereka masing-masing. Baik PPP maupun AKP telah berjanji untuk mewujudkan pembaruan politik dan ekonomi yang begitu dibutuhkan, tetapi ketulusan dan kemampuan mereka untuk melaksanakan prakarsa tersebut sangat dipertanyakan.(oleh Ozlem Gemici dan Rehan Rafay jamil, 14 Nopember 2008).

Jalur perpolitikan kedua Negara tersebut memberi penjelasan terhadap dinamika politik yang sedang berubah di Negara-negara muslim, Turki sering disebut sebagai penduduk yang berburu dipegunungan Altai di Mongolia Barat pada saat ketika padang rumput dihuni oleh orang Scythia, Hun, dan penduduk nomaden pastoral lainnya. Di sisi lain dari spektrum sekularisme adalah Pakistan, adalah sebuah Negara yang prisip-prinsip pendirinya di dasarkan pada ideologi demokrasi muslim, sejak kemerdekaan, perpolitikan kedua Negara sebagian besar dikuasai oleh militer, dengan ketidak seimbangan kekuasaan politik dan ekonomi yang telah menjadi sebuah rintangan besar bagi demokratisasi.(oleh Dilip Hiro. pertarungan marxisme- Islam,2005, hal 65).

Mustafa Kemal Atatürk mendirikan Republik Turki pada 1923, yang mengakhiri lebih dari 600 tahun kekuasaan Ottoman. Walaupun republik baru tersebut dengan cepat mengambil banyak aspek kebudayaan dari Negara barat, namun menciptakan sebuah sistem politik yang demokratis terbukti jauh lebih sulit. Bahkan setelah peralihan Turki ke sistem multi-partai pada tahun 1946, militer tetap dominan dalam politik sebagai penjaga demokrasi dan sekularisme. Militer menggunakan istilah pengawalan yang mereka akui sendiri sebagai justifikasi untuk mengabsahkan campur tangannya, dan karena itu Turki mengalami kudeta-kudeta militer pada tahun 1960, 1971, dan 1980, diikuti oleh sebuah kudeta bayangan pada tahun 1997 dan berbagai upaya kudeta lain yang gagal. Setiap campur tangan militer mendominasi wilayah politik membekas hingga jauh setelah masa kekuasaan mereka yang satu sampai tiga tahun selesai. (ibid)

Pakistan, di sisi lain, diciptakan pada tahun 1947 sebagai sebuah tanah air merdeka bagi Muslim di anak benua India. Walaupun pendirinya, Muhammad Ali Jinnah, telah mencita-citakan Pakistan sebagai sebuah demokrasi Muslim modern daripada sebuah negara teokratis, peran agama dalam urusan-urusan kenegaraan dirumuskan dengan buruk pada saat kemerdekaan. Malah, sekedar isu tentang seberapa “Islami” Pakistan seharusnya masih terus diperdebatkan oleh dunia politik negara. Seperti halnya di Turki, militer Pakistan mendominasi urusan-urusan negara tidak lama setelah kemerdekaan. Negara itu telah menyaksikan empat kudeta militer dan menghabiskan lebih banyak waktu dalam 60 tahun kemerdekaaannya di bawah kekuasaan militer Pada tahun-tahun awal berdirinya negara Kemalis Turki menunjukkan sebagian langkah paling radikal untuk menyapu bersih Islam dari kehidupan masyarakat, seperti larangan bagi perempuan mengenakan jilbab dan penutupan madrasah-madrasah (sekolah agama Islam). ibid

Walaupun beberapa larangan praktik keagamaan akhirnya melunak, peran Islam dalam kehidupan masyarakat masih merupakan sebuah perdebatan yang sangat terkutub di Turki. Pada bulan Juli 2007, AKP terpilih berkuasa untuk kedua kalinya. Keberhasilan AKP, sebuah partai moderat, pro-Barat, berpolitik Islam, untuk terpilih kembali telah terbukti sebagai tes lakmus dari demokrasi Turki. Walaupun AKP berjanji untuk menegakkan tradisi-tradisi sekuler Turki, akar-akar keagamaan membuatnya menjadi racun bagi kekuasaan militer. (oleh Rehan Rafay jamil, 14 Nopember 2008).

Pada bulan Maret 2008, Mahkamah Konstitusi Turki mencoba melarang AKP berpolitik. Walaupun Mahkamah akhirnya memberikan suara menentang pelarangan partai tersebut, kasus tersebut disambut hangat oleh kekuasaan militer. Namun, hal tersebut menyebabkan pergolakan dalam masyarakat sipil Turki.

Pada bulan April 2008, menyusul pencalonan Abdullah Gül sebagai Presiden oleh AKP, militer membuat sebuah pernyataan yang menegaskan,penolakan mereka terhadap peningkatan sentimen-sentimen keagamaan di negara tersebut dan mengingatkan bahwa mereka tidak akan ragu untuk mempertahankan prinsip-prinsip kesekuleran Turki. Ini diartikan oleh banyak pengulas sebagai sebuah kedok tipis dari sebuah ancaman kudeta keempat militer dan sebuah peringatan keras tentang ketidak percayaan militer kepada sebuah partai politik yang telah memenangkan lebih dari 46 persen suara rakyat.

Sementara Turki berjuang untuk menciptakan sebuah tatanan sekuler baru dengan menekan kecenderungan keagamaan, Pakistan mencoba untuk menempa sebuah rasa kebangsaan berdasarkan cita-cita kebangsaan muslim. Karena itu, keberadaan islam dalam politik Pakistan adalah suatu hal yang alamiah, walupun dilawan, yang mengikat sejak pembentukanya. Selama masa kekuasaan militer di Pakistan pada 1980-an, kebijakan Jenderal Zia ul Haq tentang “islamisasi” yang disetir Negara, sebuah upaya untuk mengambil hati hak keagamaan rakyat Pakistan, bertujuan untuk merancang ulang lembaga-lembaga Pakistan kedalam sebuah lembaga islam. Tetapi usaha-usaha penguasa dikedua Negara tersebut untuk merumuskan peran islam dalam politik dan masyarakat bukanya tampa perlawanan. Dalam dua dasawarsa terakhir, telah tumbuh mobilisasi akar rumput politik islam di Turki terlepas dari berbagai batasan Negara. Di Pakistan, partai-partai islam menginginkan sebuah peran politik yang lebih besar telah gagal menciptakan dampak yang berarti di bilik suara, terlepas dari upaya demi upaya Negara untuk mengarahkan mereka. Namun,mmereka telah sangat diuntungkan oleh perlindungan Negara, khususnya pada masa-masakekuasaanmiliter. (sumber:www.commongroundnews.org)

Dengan sebuah gerak berstandar ganda, sekutu mengijinkan tentara Yunani  menduduki pelabuhan Turki Izmir pada 15 mei 1920. Ketika Yunani mulai bergerak ketimur dengan tujuan yang ditetapkan untuk merebut Anatolia Barat guna menciptakan sebuah (Negara) Yunani yang lebih besar, muslim Anatolia mengangkat senjata di bawah kepemimpian Mustafa kemal (1881-1938) untuk mengorbankan apa yang mereka sebut perang kemerdekaan

Turki

- Politik Kemalis ingin memutuskan hubungan Turki dengan sejarahnya yang lalu supaya Turki dapat masuk dalam peradaban barat. Oleh karena itulah penghapusan kekhalifahan merupakan agenda pertama yang dilaksanakan. Pada tanggal 1 November 1922 Dewan Agung Nasional pimpinan Mustafa Kemal menghapuskan kekhalifahan. Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 1923 memindahkan pusat pemerintahan dari Istanbul ke Ankara. Akhirnya Dewan Nasional Agung pada tanggal 29 Oktober 1923 memproklamasikan terbentuknya negara Republik Turki dan mengangkat Mustafa Kemal sebagai Presiden Republik Turki.

Setelah meniadikan kekhalifahan, politik Kemalisme menghapuskan lembaga-lembaga syariah, meskipun sebenarnya peranan lembaga ini sudah sangat dibatasi oleh para pembaru Kerajaan Ustmani. Bagi Kemalis, syariat adalah benteng terakhir yang masih tersisa dari sistem keagamaan tradisional. Lebih lanjut lagi Kemalis menutup sekolah-sekolah madrasah yang sudah ada sejak tahun 1300-an sebagai suatu lembaga pendidikan Islam. Reformasi agama adalah salah satu contoh tindakan ekstrim dari rezim Kemalis setelah penghapusan khalifah. Reformasi ini bertujuan untuk memisahkan agama dari kehidupan politik negara dan mengakhiri kekuatan tokoh-tokoh agama dalam masalah politik, sosial dan kebudayaan. Selain itu Mustafa Kemal juga mengajukan pemikiran tentang nasionalisme agama. Menurutnya agama merupakan suatu lembaga sosial dan karena itu harus disesuaikan dengan sosial dan budaya masyarakat Turki.

Suatu komite dibentuk di Fakultas Teologi di Universitas Istanbul untuk memodernisasikan Islam. Komite ini menyebarkan keinginan Mustafa kemal untuk mengganti bentuk dan suasana mesjid seperti bentuk dan suasana gereja di negara-negara barat, dengan menekankan pada: pentingnya masjid yang bersih, dengan bangku-bangku dan ruang tempat menyimpan mantel, mewajibkan jamaah masuk dengan sepatu yang bersih, menggantikan bahasa Arab dengan bahasa Turki, menyediakan alat-alat musik ditempat shalat untuk memperindah bentuk shalat, dan mengubah teks-teks khutbah yang telah ada dengan khutbah yang berisi pemikiran agama berdasarkan filsafat barat. Pada tahun 1932 pemerintah mengeluarkan kebijakan mengganti pengucapan adzan ke dalam bahasa Turki, yang amat ditentangolehmayoritasmasyarakatMuslimTurki.

Reformasi agama, yang bentuknya upaya Turkifikasi Islam atau nasionalisasi Islam ini merupakan bentuk campur tangan pemerintah Kemalis dalam kehidupan beragama di masyarakat Turki. Sekularisme yang sejatinya memisahkan hubungan agama dengan pemerintahan, dimana negara menjamin kebebasan beribadah, bagi warga negara, pada pelaksanaannya dijalankan dengan semangat nasionalisme yang radikal dan dipaksakan oleh Kemalis. Namun penerapan nasionalisasi agama ini hanya bertahan hingga akhir pemerintahan Kemalis (Partai Rakyat Republik). Sejak tahun 1950, adzan kembali diucapkan dalam bahasa Arab. Masjid-masjid di Turki pun hingga saat ini tetap menunjukkan bentuk-bentuk yang umum sebagaimana masjid di negara-negaralainnya.

Peradaban menurut Mustafa Kemal, berarti peradaban barat. Tema utama dari pandangannya tentang pem-Barat-an adalah bahwa Turki harus menjadi bangsa barat dalam segala tingkah laku. Untuk itu Pemerintah Kemalis mengeluarkan kebijakan larangan menggunakan pakaian-pakaian yang dianggap pakaian agama di tempat-tempat umum dan menganjurkan masyarakat Turki menggunakan pakaian sebagaimana orang-orang barat berpakaian (berjas dan bertopi). Peraturan ini mulai efektif pada November 1925 dan hingga saat ini masyarakat Turki menggunakan pakaian ala Barat. Sampai saat ini pemakaian jas sudah menjadi ciri umum dari masyarakat Turki. Sedangkan pemakaian topi menghilang bersamaan dengan menghilangnya kebiasaan memakai topi itu pada masyarakat Eropa.

Mustafa Kemal juga mengkritik pemakaian jilbab oleh wanita-wanita Turki, tapi semasa hidupnya tidak ada undang-undang yang secara tegas melarang pemakaian jilbab tersebut. Pelarangan jilbab secara konstitusional baru terjadi pada tahun 1998, sebagai reaksi militer atas munculnya fenomena kesadaran yang tinggi dari muslimah-muslimah Turki dalam menggunakan jilbab dan juga reaksi atas kemenangan Partai Islam Refah pada pemilu tahun1995.

Selain reformasi agama, reformasi yang paling penting dari rezim Kemalis adalah reformasi bahasa. Tulisan Arab diganti dengan tulisan Latin, berdasarkan undang-undang yang diputuskan oleh Dewan Nasional Agung pada 3 Novemeber 1928. Tujuan reformasi bahasa adalah membebaskan bahasa Turki dari ‘belenggu’ bahasa asing. Penekanannya adalah pemurnian bahasa Turki dari bahasa Arab dan Persi. Mustafa Kemal mengadakan kunjungan di banyak tempat untuk mengajar secara langsung tulisan baru pada rakyat Turki. Reformasi bahasa ini memberi sumbangan yang berharga bagi perkembangan linguistik bahasa Turki saat ini. Penelitian yang mendalam terhadap akar bahasa dan struktur bahasa Turki membuktikan bahwa bahasa Turki termasuk kelompok bahasa Altay, yaitu bahasa-bahasa yang dipergunakan bangsa-bangsa yang mendiami wilayah yang membentang dari Finlandia hingga Manchuria.

Dari segi gramatikal, bahasa Turki termasuk bahasa aglutinatif, yaitu bahasa berimbuhan. Struktur sintaksis memperlihatkan pola Objek-Predikat, dimana Predikat selalu berada di akhir kalimat. Ciri-ciri struktural bahasa Turki memperlihatkan perbedaannya yang jelas dengan bahasa Arab. Komite ahli hukum mengambil Undang-Undang sipil Swiss untuk memenuhi keperluan hukum di Turki menggantikan Undang-Undang Syariah, berdasarkan keputusan Dewan Nasional agung tanggal 17 februari 1926. Undang-Undang Sipil yang mulai diberlakukan pada tanggal 4 Oktober 1926 ini antara lain tentang: menerapkan monogami, melarang poligami dan memberikan persamaan hak antara pria dan wanita dalam memutuskan perkawinan dan perceraian. Sebagai konsekuensi dari persaman hak dan kewajiban ini hukum waris berdasarkan Islam dihapuskan. Selain itu undang-undang sipil juga memberi kebebasanbagiperkawinanantaragama.

Pada I Januari 1935, pemerintah mengharuskan pemakaian nama keluarga bagi setiap orang Turki dan melarang pemakaian gelar-gelar yang biasa dipakai pada masa Turki Ustmani. Mustafa Kemal menambahkan nama Ataturk, yang berarti Bapak Bangsa Turki, sebagai nama keluarga. Pada tahun 1935 sistem kalender hijriyah diganti dengan sistem kalender masehi, hari Minggu dijadikan sebagai hari libur menggantikan hari libur sebelumnya yaituhariJumat.

Pakistan

Pakistan mendapat kemerdekaan dari Inggris pada 14 Agustus 1947. Nama Islam-i Jumhuriya-e Pakistan (Republik Islam Pakistan) memiliki arti dan peran penting dalam perkembangan sejarah Islam modern. Tampak jelas dalam kata-kata Muhammad Ali Jinnaah –seorang tokoh revolusioner- pendiri negara ini yang mengatakan, "kita tidak memperjuangkan berdirinya Pakistan semata-mata untuk mendapatkan sebidang tanah, tetapi kita menginginkan suatu wilayah di mana kita bisa menerapkan prinsip dan ajaran Islam". Sejak perjuangan awal mendirikan negara Islam yang terpisah dari India, hingga terbentuk Namun, pengislaman sesungguhnya baru terjadi pada era Sultan Mahmud al Gaznawi (971-1030), yang berpusat di Kota Gazni, Afganistan. Dan semakin cemerlang pada era Dinasti Mogul berkuasa di India (1526-1858). Undang-undang Negara juga berdasarkan Syariat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kesan Islam pada sub-benua Asia-Selatan sangat dalam dan dalam jangkauan yang cukup luas. Islam diperkenalkan bukan merupakan suatu agama baru saja, tetapi suatu peradaban baru, suatu cara baru dalam kehidupan dan set nilai yang baru. dan kesusasteraan dari tradisi Islam, suatu kebudayaan dan pemurnian yang halus, institusi sosial dan kesejahteraan, didirikan dengan aturan Islam di seluruh sub-benua. Sebuah bahasa baru diperkenalkan, Urdu berasal terutama dari Bahasa Arab.

Sebelum pisah menjadi Pakistan, umat Islam India merupakan minoritas amat lemah, di tengah mayoritas Hindu dan kekuasan politik serta militer Inggris. Islam dan Hindu ibarat dua arus sungai yang mengalir dan bersumber dari muara yang berbeda. Walaupun pemeluknya telah hidup berdampingan bersama selama berabad-abad, namun pandangan mereka tentang hidup dan kehidupan merupakan batas pemisah yang tidak bisa dijembatani. Maka muncullah gagasan membentuk negara sendiri bagi umat Islam. Gagasan yang diprakarsai Sir Sayid Ahmad Khan (l817-1898), kemudian berkembang luas menjadi cita-cita perjuangan, segera dirumuskan oleh Sir Muhammad Iqbal (1873-1938) melalui organisasi "Liga Muslim India". Akhirnya direalisasikan oleh Muhammad Ali Jinnah, yang dibaiat menjadi Qaid-i Azam (Pemimpin Besar) sekaligus Presiden pertama Republik Islam Pakistan. Dalam salah satu pidatonya ia (Ali Jinnah) mengatakan, "dari sudut pandang apapun ummat Islam adalah satu bangsa, mereka berhak mendirikan Negara sendiri dan menerapkan cara apapun untuk melindungi dan meningkatkan kepentingan mereka dari dominasi India."Aral tak henti menghadang pertumbuhan negara yang tengah berjuang menerapkan syari'ah (hukum Islam), yang mengakomodasi demokrasi, HAM, toleransi, dan keadilan sosial tersebut. Mayoritas negara-negara anggota PBB rata-rata "gerah" menyaksikan kemajuan Pakistan di bidang penerapan syari'ah dan pengembangan sains modern. Puncak kekhawatiran itu, berubah menjadi ketakutan dan berujung kepada konspirasi untuk memecah belah. Tahun 1971 timbul perang saudara antara Pakistan Barat yang dipimpin Presiden Yahya Khan dan Pakistan Timur yang dipimpin Mujibur Rahman.

Dengan bantuan penuh India, serta kelompok konspirasi lainnya, Pakistan Timur berhasil melepaskan diri dari Republik Islam Pakistan. Berdirilah Republik Bangladesh. Republik Islam Pakistan kehilangan satu sayap terpenting, berupa penyusutan wilayah geografis. Setelah tragedi pisahnya Pakistan Barat-Pakistan Timur, Republik Islam Pakistan senantiasa dililit masalah. Selain ketegangan abadi dengan India, baik mengenai perbatasan maupun "kepemilikan" Khasmir, juga ketengangan internal yang selalu meruntuhkan kewibawaan pemerintahan.
Tahun 1974, Jenderal Yahya Khan dikudeta oleh Jenderal Zulfikar Ali Butho. Juli 1977, Jenderal Ziaul Haq mengambil alih kekuasaan. Ali Butho dihukum gantung (4 April 1979). Pemerintah Ziaul Haq memberi dukungan penuh kepada Mujahidin Afganistan, yang sedang berjuang melawan invasi militer Uni Soviet (1979-1989). Namun tahun 1988, Ziaul Haq tewas, ketika helikopter yang ditumpanginya bersama Dubes Amerika Serikat di Pakistan, meledak. Kekuasan berpindah. Hingga muncul Benazir Butho, putri mendiang Zulfikar Ali Butho, merebut takhta Perdana Menteri. Hanya bertahan dua tahun. Tahun 1990, Benazir lengser karena dituduh korupsi. Digantikan Nawaz Sharif, seorang pengikut panatik Ziaul Haq. Sejak itu, pemerintahan Pakistan tak pernah stabil. Serangan AS ke Afganistan awal 2002, membawa pengaruh luar biasa terhadap Pakistan. Peran Pakistan membesarkan Milisi Thaliban, hingga mampu mendirikan pemerintahan Islam di Afganistan tahun 1996, berubah drastis setelah mendapat tekanan keras AS. Pakistan balik membantu AS menghancurkan Milisi Thaliban. Presiden Pervez Musharraf berperan besar dalam perubahan sikap itu. Seorang Presiden yang berhasil naik tahta dengan aksi kudeta militer tak berdarah ini, merupakan kata kunci bagi perkembangan politik dan ekonomi Pakistan kontemporer.
In the Line of Fire karya Peresiden Musharraf terbaru (2006), adalah buku yang cukup kontroversial untuk dekade akhir ini.