ILMU POLITIK UIN 2012

 KELOMPOK  9 :  M. ASNAWI

                                AHMAD ERWIN

Implikasi Perang Dunia terhadap perjalanan GeoPolitik dan Nusantara.

a.       Sepintas tentang Perang

“Perang ialah sebuah aksi fisik dan non fisik atau kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih” ( id.wilkipidea.org/wiki/perang#cite_note-1 ). Sejak kehidupan bermula di muka dunia ini, dinamika kehidupan selalu beriringan dengan perang ( konflik ). Sehingga pantaslah jika Marx mengatakan bahwa sejarah masyarakat hingga sekarang ialah sejarah pertentangan kelas, dimana masyarakat bermula dari comune primitive (suku), yang kebiasaan masyarakat pada saat itu ialah memburu, setelah  hewan buruan ini mulai mengalami krisis, maka  masyarakat atau individu yang ada dalam comune primitive melakukan migrasi ke daerah yang lebih banyak hewan buruannya, tetapi disana mereka bertemu dengan comune primitive (suku) yang lain, sehinnga muncullah peperangan akibat tuntutan hidup yang ingin dipenuhi.

Setelah berakhirnya peperangan diantara commune (suku), maka muncullah masyarakat perbudakan, karena yang kalah menjadi budak dan yang menang menjadi majikan, dan kemudian setelah itu muncul lagi masyarakat feodalisme, lalu masyarakat borjuis atau kapitalistik, dan kemudian yang terakhir yaitu merupakan model maysarakat yang dicita-citakan oleh Marx maupun Intelektual-Intelektual Marxisme lainnya yaitu model masyarakat Komunisme atau model masyarakat tanpa penindasan ( tanpa peperangan ).

Dalam pemikirannya, Nietsche pernah mengatakan ‘the will to power’ yang maksudnya bahwa setiap manusia mempunyai kehendak untuk berkuasa dan ini mempunyai implikasi yang kuat dengan doktrinasi militer yang mengatakan bahwa ‘siapa yang memiliki ketinggian, maka dia akan menguasai dunia’. Konsepsi pemikiran yang lain ialah konsepsi teori Charles Darwin yaitu ‘survival of the fittest’ yang maksudnya bahwa siapa yang kuat maka dia akan tetap hidup dan bertahan. Dari pemikiran-pemikiran ini, kita bisa mengambil titik pijakan bahwa selama manusia atau suatu bangsa memiliki kehendak untuk berkuasa, maka dia akan selalu menambah kekuatan mereka, baik dari segi kualitas instrumen perangnya maupun dari kuantitas militernya. Hemat saya, peperangan itu tak akan pernah berakhir. Sadar tak sadarnya manusia pasti perang itu tetap akan ada, bahkan abadi, selama kehidupan itu masih ada di muka dunia. Baik perang yang sifatnya implisit ataupun yang eksplisit. Karena kedamaian akan selalu dibayang-bayangi oleh perang, dan begitupun sebaliknya.

Rentetan sejarah perang mencatat bahwa perang yang paling kejam dan memakan waktu yang lama ialah perang yang berlangsung pada abad ke-20, dimana strategi dan instrumen perang semakin canggih dan terteknologisasi. Berbeda misalnya dengan peperangan-peperangan sebelumnya yang masih menggunakan instrumen perang ala primitif. Saya pikir, inilah kemudian mengapa perang di abad ke-20 dikatakan perang dunia, karena aktor-aktor dalam perang itu hampir mencakup seluruh negara yang ada di belahan dunia.

b.       Perang Dunia I

Perang dunia I merupakan awal dimulainya perang yang instrumen perangnya ala modern. Disamping untuk mengetes kekuatan-kekuatan militer, juga ingin menunjukkan kepada dunia, bahwa ialah yang paling kuat, dan ialah yang berhak untuk menguasai dunia. Perang ini bermula pada tahun 1914-1918. Ada empat faktor utama yang melatar belakangi Perang Dunia I (dikutip dari http. Wor-war I ) :

1.       Kolonialisme / Imperialisme

2.       Militerisme

3.       Nasionalisme

4.       Asosiasi

Pertama, Kolonialisme. Kolonialisme dalam oxford advanced learner’s dictionary “berarti kebijakan politik untuk mendapatkan jajahan dan menjadikan mereka tidak bersatu atau merdeka” ( the policy of acquiring colonies and Keeping them dependent ). Renaisance dan Revolusi industri Inggris pada abad pertengahan telah mengakibatkan berbagai negara di eropa ingin mengekspansi dan mengekploitasi negara lain. Persaingan dan kekuasaan ingin mendapatkan tanah yang lebih ini, mengalami peningkatan waktu ingin memasuki abad ke-20. Tetapi disaat negara kolonial lebih mayoritas, dibanding negara-negara koloni maka terjadilah perebutan kekuasaan. Dan dari konflik kepentingan inilah kemudian yang melahirkan pertikaian politik diantara beragam negara dan berujung pada suatu perang yang disebut Perang Dunia I.

Kedua, Militerisme. Militerisme merupakan jalan perdamaian melalui kontak fisik atau bahasa kasarnya kekerasan. Jalan ini merupakan jalan yang ditempuh oleh berbagai negara ketika mengalami krisis keamanan baik dalam hubungan luar negerinya, maupun luar negerinya. Meletusnya Perang Dunia I boleh dikatakan disebabkan oleh konflik politik yang berkepanjangan, sehingga memaksa kekuatan-kekuatan militer untuk turun andil dalam perseteruan konflik ini.

Ketiga, Nasionalisme. Nasionalisme secara etimologis berasal dari bahasa yunani, yaitu nation yang artinya bangsa sedangkan isme yang artinya paham. Sedangkan secara terminologis nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan membuat kedaulatan sebuah negara dengan upaya menyatukan semua kelompok, atau paham yang menempatkan negara dan bangsa pada yang posisi yang tinggi. Ideologi Nasionalisme sangat berperan penting dalam perang, karena tanpa nasionalisme, maka jiwa-jiwa patriot dari prajurit tidak akan ada. Dan tanpa Nasionalisme maka dukungan dan kecintaan rakyat terhadap negaranya akan tiada.

Keempat, asosiasi. Asosiasi atau persekutuan ialah bagaimana kemudian negara-negara yang memanas ini mencari teman untuk dijadikan benteng dan bekerjasama dalam kepentingan yang sama. Ini terlihat jelas, ketika terbentuknya aliansi Triple entente ( sekutu ) yaitu inggris, perancis dan rusia. Dan Triple Alliance ( sentral ) yaitu Jerman, Italia, dan Austria. “Ketika pergerakan pasukan dimulai, banyak Negara-negara menjadi takut untuk diserang, atau daerah mereka akan diserang, sehingga hal itu menyebabkan mereka memobilisasi pasukan-pasukan, dan bahkan membuat lebih menakutkan” (dikutip dari http. Wor-war-I.pdf ). Contoh misalnya, Arab yang masih berada dibawah naungan Turki Utsmani memilih membelot atau bergabung pada Triple entente.

c.        Perang Dunia II

“Perang Dunia II (biasa disingkat PDII) adalah konflik militer global yang terjadi pada 1 September 1939 sampai 2 September 1945 yang melibatkan semua kekuatan-kekuatan besar yang dibagi menjadi dua aliansi militer yang berlawanan: Sekutu dan Poros” (dikutip dari http.perang-dunia.pdf). Teman-teman mahasiswa biasa mengistilahkan perang ini sebagai perang lanjutan dari Perang dunia I, dimana pada saat itu Jerman kalah dan menerima pukulan yang sangat kuat. Maka dibawah komando adolf hitler Jerman mulai bangkit, dan mencoba menanamkan ideologi chauvinisme melalui partai NAZI. “Seiring dengan perkembangan yang dialaminya, Jerman kembali berani melakukan politik ekspansi dan melaksanakan politik Lebensraum (ruang untuk hidup) yaitu gagasan perluasan wilayah melalui perang” ( BAB1 Sejarah IX Perang Dunia I dan II .docx). Gerakan ini terlihat jelas ketika Jerman melakukan serangan cepat ke Polandia. Kekecewaan dan rasa terhina terhadap perjanjian Versailes, membuat Jerman yang dinahkodai Adolf Hitler, mulai membangun kerjasama politik dan militer bersama Italia dan Jerman yang disebut Poros Roberto atau Blok Sentral. Adapun penyebab dari terjadinya perang ini, yaitu :

1.       Rasa terhina dan balas dendam akibat kekalahan dari Perang Dunia I

2.       Pertentangan ideologi liberalisme dengan totalitarianisme

3.       Persaingan kekuatan-kekuatan militer

4.       Dan persaingan diantara negara-negara koloni (imperialis) untuk melakukan politik eskpansi dan politik lebensraum.

Dampak Perang Dunia terhadap GeoPolitik dan Nusantara.

                Perang dunia I dan II, telah mengakibatkan kerugian dan kemalangan besar bagi negara yang terlibat maupun yang tidak. Terbentuknya institusi-institusi dan lembaga-lembaga baru dalam dunia internasional, dan terbentuknya konflik baru dalam bentuk Neo-Kolonialisme / Neo-Imperialisme ini semua disebabkan oleh adanya Perang Dunia.

a.       Dalam bidang Politik.

                Persaingan dalam memperebutkan negeri-negeri jajahan telah mengakibatkan persaingan yang berujung pada perang dunia I. Dalam rentetan sejarah perang tercatat bahwa perang yang paling besar dan kejam ialah Perang Dunia I, Perang Dunia II, lalu mungkin yang akan datang Perang Dunia III. Dilihat dari akibat yang ditimbulkan telah memberikan kita kesadaran bahwa untuk zaman sekarang perang itu tak perlu lagi dalam bentuk fisik, tetapi cukup dengan perang non fisik / hegemoni.

1.       Perang dunia I mengakibatkan bargabungnya jazirah arab dengan triple entente. Akibatnya terjadi konflik internal dalam Turki Utsmania yang menyebabkan kekaisaran dan imperium islampun runtuh. Yaitu tumbangnya turki ustmania dan terbentuknya negara-negara baru di timur tengah. Di Nusantara, pasca perang dunia I, para pemuda dan intelektual-intelektual muda mulai mengonsep suatu negara yaitu Indonesia. Melakukan pemberontakan-pemberontakan kepada Belanda dan  pergerakan-pergerakan emansipatoris. Akhirnya pada 28 okober 1928 para pemuda nusantara sepakat dengan membuat sumpah pemuda. Yaitu berbahasa satu, berbangsa satu, dan bertanah air satu. “Perang dunia I-pun juga dapat dianggap sebagai cikal bakal terbentuknya aliansi antar negara dan meningkatnya produksi persenjataan di berbagai negara sebagai suplai perang. Perjanjian Versailes yang disepakati usai perang dunia I tidak serta merta menciptakan perdamaian abadi antar negara yang berperang saat itu. Jerman yang diharuskan menanggung semua kerugian perang mengalami kesulitan besar dalam perekonomian. Depresi akibat perang dialami berbagai negara di dunia. Negara yang kalah dalam perang dunia I seolah-olah telah melahirkan para diktator baru seperti Hitler dari Jerman dan Stalin dari Uni Soviet. Pada masa itu, nasionalisme diwarnai dengan fasisme, nazisme, komunisme, dan liberalisme. Di Jerman, kebangkitan nasionalisme mulai ditunjukkan oleh Hitler dengan bentukan NAZI yang dia pimpin. Sikap agresif Hitler sebagai bentuk tidak terima atas kekalahan negaranya di perang dunia I, telah membawa Hitler untuk merujuk pada Perang dunia II” (diposting oleh triawanlukman-fisip12 pada 16 November 2012). Pasca perang dunia I tebentuklah LBB (Liga Bangsa-Bangsa) sebagai sarana untuk menjaga perdamian, tetapi tidak semua negara yang ada pada waktu itu ikut bergabung.

2.     “Setelah perang dunia II, muncullah semangat untuk menentukan nasib sendiri (self determination) di negara-negara Asia maupun Afrika. Banyak negara jajahan Jepang di Afrika dan Asia yang memerdekakakan diri. Selain Jepang, banyak negara kolonial lain seperti Inggris, Prancis, Portugal yang bersedia memberikan kemerdekaan kepada daerah kolonisasinya. Dengan berakhirnya perang dunia II juga memunculkan sistem politik internasional baru, karena waktu ini menjadi akhir dari masa pendudukan negara-negara Eropa di Asia dan Afrika” (diposting oleh triawanlukman-fisip12 pada 16 November 2012). Di Nusantara sendiri, para pemuda membentuk suatu kelompok BPUPKI, lalu PPKI. Setelah perang berakhir 17 agustus 1945, barulah pemuda mengambil kesempatan untuk segera memproklamirkan kemerdekaannya yaitu Indonesia. Pasca perang dunia II, negara-negara islam juga mulai memapankan dirinya setelah terpecahnya turki usmania menjadi beberapa negara. Salah satu yang menyebabkan juga Amerika (blok barat) dan Uni Soviet (blok timur) kembali turut andil ialah setelah berakhirnya perang ini. Dimana ketika paradigma dari berbagai negara adidaya berubah bahwa untuk mengekpansi dan mengekplotasi negara bodoh, bukan lagi melalui kekuatan (power) tetapi dapat ditempuh melalui pengaruh (hegemoni). Kata Antonio Gramnsci bahwa “jika kalian dapat menguasai kepala seseorang, maka tangan, kaki, dan hatinya Akan ikut kepadamu”. Dan dari sinilah kemudian kelanjutan perang dan dimulainya neo-kolonialisme. Lalu berubahmya LBB menjadi PBB

Kesimpulan

                Perkembangan pengetahuan, teknologi, dan industri, pada masa renaisance dan revolusi industri telah menyebabkan meledaknya Perang Dunia I dan II. Tetapi perang ini menimbulkan hal-hal positif dan negatif. Hal-hal positifnya misalnya ialah telah menyadarkan para pemuda nusantara untuk mengonsep suata negara dan memerdekakannya. Hal-hal negatifnya ialah telah menyebabkan terpecah-pecahnya negara islam, dan runtuhnya turki ustmania yang juga menandakan berakhirnya imperium islam.

                Selama kepentingan masih ada maka perangpun tak akan berakhir, dan sepanjang perang dunia I dan II. Maka tak bisa kita pungkiri akan terjadinya perang dunia ke-3, dan perang ini hemat saya, akan menghancurkan belahan bumi,  jika dilihat dari instrumen perang dan militernya.

                Kehidupan kita tidak pernah lepas dari masalah-masalah global, baik yang menyankut masalah politik, ekonomi, dan sosial. Karena kesemuanya saling berkorelasi, berkaitan, dan saling memengaruhi. Apa yang terjadi dalam skala global, pasti akan berdampak kepada kita, dan apa yang terjadi pada kita atau negara kita, pasti akan berdampak pada tatanan globaL

 sumber referensi :

1. Sumber sekunder ;

-id.wilkipidea.org/wiki/perang#cite_note-1

 -oxford advanced learner’s dictionary

-http.BAB1 Sejarah IX Perang Dunia I dan II .docx

-http.perang-dunia.pdf

-http.diposting oleh triawanlukman-fisip12 pada 16 November 2012

2.       Sumber Primer :

-Diskusi dengan Teman-teman IFI (Institute Filsafat Indonesia)

-Teman Kelompok

-kajian-kajian

ANEKSIASI KUWAIT IRAK

DISUSUN OLEH:
SYAHRIL ALI IBRAHIM
SUHARDI

Latar Belakang Aneksiasi

Pada tanggal 2 Agustus 1990 yang lalu, Irak mengerahkan pasukannya masuk ke Kuwait. Invasi Irak itu langsung mengundang campur tangan para sekutu Kuwait, seperti Amerika, Arab Saudi, dan lain-lain untuk mengusir dari Negara mungil yang kaya minyak tersebut.

Menurut The History Channel, aksi nmiliter Irak itu dimulai pada tanggal 2 Agustus 1990, pukul dua dini hari, dalam dua hari, Kuwait bertekuk lutus atas Irak. Bahkan pasukan rezim Saddam Hussein itu cuma butuh waktu beberapa jam untuk langsung menduduki Ibukota Kuwait City

Merasa tidak siap dan kalah jumlah, militer Kuwait saat itu langsung mengamankan para personel dan peralatan perang mereka yang masih bisa diselamatkan ke Negara tetangga, Arab Saudi. Emir Kuwait dan keluarganya pun untuk sementara juga mengungsi ke sana.

Dengan menduduki Kuwait, Irak saat itu menguasai 20 persen dari cadangan minyak dunia sekaligus menduduki pesisir strategis di Teluk Persia. Dewan Keamanan PBB langsung mengecam invasi itu dan pada tanggal 6 Agustus 1990 menerapkan larangan dagang seluruh dunia atas Irak.

Tiga hari kemudian, Amerika Serikat dan para sekutunya melancarkan Operasi “Desert Shield” untuk membantu Kuwait merebut kembali wilayahnya. Kampanye militer ini berlanjut dengan operasi “Desert Storm” pada 16 Januari 1991 dengan melibatkan pasukan koalisi internasional untuk menggempur langsung posisi-posisi strategis Irak di Kuwait

Pada tanggal 2 Agustus 1990, tentara Irak sebanyak 100.000 orang yang telah dikerahkan pada tanggal 1 Agustus 1990 berhasil menduduki Kuwait tanpa perlawanan.

Presiden Irak Saddam Hussein menuduh Kuwait dan Uni Emirat Arab memproduksi minyak melebihi kuota yang ditetapkan OPEC sehingga mengakibatkan harga minyak jatuh. Akibatnya, Irak mengalami kerugian sebesar 14 miliar dollar Amerika Serikat. Tuduhan itu disampaikan dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 17 juli 1990. Menanggapi tuduhan Saddam Hussein itu, Menteri Luar Negeri Kuwait menyatakan bahwa tuduhan Saddam Hussein sebuah fitnah yang tidak berdasar. Ia pun mengirim surat kepada Liga Arab agar organisasi itu mengambil tindakan terhadap Irak. Usaha-usaha yang kemudian dilakukan Liga Arab, diantaranya mengutus Presiden Mesir Mubarak ke Baghdad dan Kuwait. Selain itu, diadakan pula beberapa kali pertemuan antara wakil-wakil dari kedua Negara, tetapi mengalami jalan buntuh. 

Reaksi Dunia

Pendudukan tentara Irak atas Kuwait mengundang reaksi keras dari banyak Negara di dunia.  Amerika Serikat langsung membekukan semua asset milik Irak dan Kuwait yang ada di Amerika Serikat, serta menghentikan bantuan terhadap Irak. Tindakan Amerika Serikat diikuti pula oleh Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Sementara itu, Liga Arab dalam konferensinya di Kairo pada tanggal 3 Agustus 1990 mengecam keras tindakan Irak dan menyerukan agar Irak segera menarik mundur tentaranya dari Kuwait. Seruan yang sama datang pula dari Perserikan Bangsa-bangsa (PBB) . seruan, ancaman, dan boikot yang dilancarkan berbagai pihak, sama sekali tidak dihiraukan oleh Irak. Saddam husein menganggap Kuwait yang diduduki tentaranya sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari irak dan menjadi provinsi ke 29 dari negaranya.

Reaksi Amerika Serikat

Sikap Presiden Saddam Husein yang tetap pada pendiriannya menyebabkan Presiden Amerika Serikat, George Bush, memerintahkan pengiriman pasukannya ke Teluk Persia untuk melindungi Arab Saudi yang mungkin segera diduduki oleh Irak. Selain itu, pengiriman tentara Amerika juga bertujuan untuk membebaskan Kuwait dari pendudukan tentara Irak  Presiden George Bush segera mengerahkan tentara Amerika yang disebut operasi badai gurun (operation desert storm). Perintah itu dilaksanakan angkatan bersenjata Amerika pada tanggal 8 agustus 1990, diikuti oleh sekutu-sekutunya, yaitu Inggris, Prancis, Australia, Rusia, dan sebagian besar Negara-negara liga Arab. Pada tanggal 11 Agustus 1990, sebanyak 60 buah kapal perang telah berkumpul di Teluk Persia. Begitu juga ratusan ribu tentara dari berbagai Negara, baik darat, udara, maupun laut telah berada di Saudi Arabia dan Teluk Persia, maka Operasi Badai Gurun tidak lagi hanya melibatkan Amerika Serikat, melainkan pasukan multi nasional yang dipimpin oleh Jendral Norman Schwarzkopf yang dijuluki “beruang jinak yang buas”.

Usaha-usaha Terakhir Sebelum Pembebasan Kuwait

Puluhan kapal perang dengan jumlah tentara mencapai 700.000 orang telah ditempatkan di Teluk Persia. Namun, rencana pembebasan Kuwait tidak segera dilaksanakan. Pada tanggal 29 November 1990,  Presiden George bush masih menghimbau agar Menteri Luar Negeri irak Tareq Azis datang ke Wanshington, sebaliknya Menteri Luar Negeri Amerika diundang ke Baghdad. Sementara itu, dewan keamanan PBB pada tanggal 30 November mengeluarkan resolusi No.678 yang isinya memerintahkan agar irak selambat-lambatnya pada tanggal 15 Januari 1991 harus menarik mundur tentaranya dari Kuwait. Jika Irak tetap membangkang sampai batas waktu yang ditentukan, maka dewan keamanan PBB akan mengenakan sanksi lain yang dianggap perlu. Resolusi dewan keamanan PBB ini merupakan isyarat bagi tentara multi nasional untuk menggunakan kekuasaan senjata dalam menghadapi Irak.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat untuk mempertemukan Menteri Luar Negeri Irak Tareq Aziz dengan men teri Luar Negeri Amerika Serikat di Jenewa, ternyata juga mengalami jalan buntu.

Sekjen PBB Javier Peres De Cuellar, berusaha pula mengunjungi Baghdad pada tanggal 13 Januari 1991 dan bertemu dengan Presiden Irak Saddam Husein. Dalam pertemuan  itu Presiden Saddam Husein tetap dalam pendiriannya pada tanggal 15 Januari 1991, beberapa jam sebelum serangan tentara multi nasional dimulai, sekjen PBB sekali lagi menghimbau agar Irak segera menarik mundur tentaranya. Ia memberikan jaminan bahwa bila seruannya dipatuhi, maka Irak tidak akan diserang.

Dimulainya Serangan

Segala cara dan upaya telah ditempuh oleh berbagai pihak untuk membatalkan serangan, namun gagal. Batas waktu yang ditetapkan dewan keamanan PBB telah terlewati, namun belum juga ada tanda-tanda Presiden Saddam Husein akan menarik mundur tentaranya. Ini berarti pula, tindakan dengan kekuatan senjata yang telah direncanakan oleh Amerika Serikat tak mungkin dihindari lagi.

Hari rabu tanggal 16 Januari 1991 jam 19.00 waktu wanshington DC atau pukul 03.00 waktu Baghdad (07.00 WIB), pesawat-pesawat pem-bom dan tempur multi nasional memulai serangan besar-besaran terhadap semua intalasi militer Irak, baik yang berada di Irak maupun berada di Kuwait. Selain pesawat kapal-kapal tempur USS Misouri dan USS Wisconsin yang masing-masing dilengkapi 32 peluncur rudal jelajah Tomahawk mengambil bagian dalam serangan awal.

Ada keesokan harinya, serangan pasukan mulinasional kembali dilancarkan untuk menghancurkan sasaran-sasaran strategis, berupa tempat-tempat peluncuran rudal Scud milik Irak. Hingga tanggal 17 Februari 1991, belum ada tanda-tanda bahwa Irak akan menyerah. Sementara itu, Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev diam-diam mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Irak Tareq Aziz yang ternyata juga tidak membawa hasil.

Pada tanggal 24 Februari 1991, Jenderal Collin Powel yang dijuluki Eisenhower Hitam mengerahkan pasukan daratnya untuk menggempur tentara Irak yang mengalami 38 hari pem-boman berat, terpaksa menyerah. Selanjutnya, serangan besar-besaran tentara multinasional terus bergerak menusuk jauh ke perbatasan Iran-kuwait dan berhasil menduduki daerah antara kota Baghdad dan Basrah. Daerah-daerah sekitar Sungai Eufrat dan tigris mengalami pem-boman berat. Tentara Irak berkurang drastis, baik karena tewas maupun tertawan. Begitu pula peralatan perannya, banyak yang berhasil dihancurkan dan banyak pula yang sengaja ditinggalkan begitu saja.

Perang Berakhir

       Posisi Irak yang makin terdesak diberbagai medan pertempuran menyebabkan Presiden Saddan husein, melalui Menteri Luar Negerinya menawarkan genjatan senjata kepada pasukan multinasional. Genjatan senjata tersebut berjalan dengan perjanjian bahwa Irak akan mematuhi resolusi DK PBB no.660, yakni menarik mundur tentaranya ke posisi-posisi semula, seperti sebelum mengadakan invasi ke Kuwait tanggal 2 Agustus 1990. Irak juga berjanji akiana mengganti kerugian perang kepada Kuwait, serta membatalkan klaim atas daerah itu yang sebelumnya dinyatakan sebagai Provinsi ke 29 Irak. Pada hari dikeluarkannya pernyataan Irak itu, pasukan multinasional masih terlibat dalam pertempuran yang sama sekali tidak mendapat perlawanan dari pasukan Irak. Pada kesempatan itu 3 divisi tank Amerika Serikat berhasil menghancurkan sisa-sisa pasukan pengawal elit Presiden Saddam Husein bersama 700 buah tanknya. Perang tank yang berlangsung di dekat kota Basrah itu dinilai sebagai perang tank terbesar setelah perang dunia II. Setelah perang tank berlangsung kurang lebih 100 jam, pada tanggal 18 Februari 1991, presiden Amerika Serikat George Bush memerintahkan penghentian serangan terhadap Irak. Dengan demikian, perak teluk pun berakhir. (Dinamika Sejarah 3 IPS SMA Kelas XII halaman 212, 213, 214, 215).

Nama Kelompok : Herding
                              Yugazali Sam Putra Utama
                               Muh. Rusli

                                                                             ISIS
            ISIS (State Islamic of Iraq and syam) merupakan kelompok yang didukung dan didirikan oleh berbagai kelompok pemberontak Sunni, termasuk Dewan Syura Mujahidin dan Al-Qaeda di Irak (AQI), termasuk kelompok pemberontak Jaysh al-Fatiheen, Jund al-Sahaba, Katbiyan Ansar Al-Tawhid wal Sunnah dan Jeish al-Taiifa al-Mansoura, dan sejumlah suku Irak  yang mengaku Sunni. ISIS dikenal karena memiliki interpretasi atau tafsir yang keras pada Islam Wahhabi dan mengajarkan kekerasan untuk mencapai tujuannya, seperti melalui bom bunuh diri, menyiksa dan memukuli orang yang tidak sependapat, serta dengan menjarah bank. Target serangan ISIS diarahkan terutama terhadap Muslim Syiah dan Kristen.
          ISIS juga bisa dideskripsikan sebagai negara baru tanpa pengakuan internasional karena para personil ISIS memang bercita-cita menjadikan wilayah taklukannya sebagai negara berbasis hukum Islam. Hingga bulan Juni 2014 ini, ISIS dilaporkan sudah menguasai kawasan Suriah timur laut & Irak utara. Menariknya, walaupun ISIS mengusung Islam sebagai ideologi perjuangannya, kelompok tersebut tidak benar-benar akur dengan kelompok Islamis lainnya. Sebagai contoh, ISIS yang keanggotaannya didominasi oleh Muslim Sunni kerap melakukan penyerangan kepada orang-orang Muslim Syiah. Lalu sejak permulaan tahun 2014, ISIS juga mulai terlibat konflik dengan kelompok pemberontak Jabhat Al-Nusra di Suriah. Ideologi dan kepercaan ISIS adalah kelompok ekstremis yang mengikuti ideologi garis keras Al-Qaidah dan menyimpang dari prinsip-prinsip jihad. Seperti al-Qaeda dan banyak kelompok jihad modern lainnya, ISIS muncul dari ideologi Ikhwanul Muslimin, kelompok Islam pertama di dunia pada tahun 1920-an di Mesir.
           ISIS mengikuti ekstrim anti-Barat yang menurutnya sebagai penafsiran Islam, mempromosikan kekerasan agama dan menganggap mereka yang tidak setuju dengan tafsirannya sebagai kafir dan murtad. Secara bersamaan, ISIS (sekarang IS) bertujuan untuk mendirikan negara Islam Salafi yang berorientasi di Irak, Suriah dan bagian lain dari Syam. Ideologi ISIS berasal dari cabang Islam modern yang bertujuan untuk kembali ke masa-masa awal Islam, menolak "inovasi" dalam agama yang mereka percaya telah "korup" dari semangat aslinya. Mengutuk kekhalifahan terakhir dan kekaisaran Ottoman karena menyimpang dari apa yang mereka sebut sebagai Islam murni dan karenanya telah berusaha untuk membangun kekhalifahan sendiri. Namun, ada beberapa komentator Sunni, Zaid Hamid, misalnya, dan bahkan Salafi dan mufti jihad seperti Adnan al-Aroor dan Abu Basir al-Tartusi, yang mengatakan bahwa ISIS dan kelompok teroris yang terkait tidak mempresentasikan Sunni sama sekali, tapi menuduh Khawarij bidah yang melayani agenda kekaisaran anti-Islam.
          Salafi seperti ISIS percaya bahwa hanya otoritas yang sah dapat melakukan kepemimpinan jihad, dan bahwa prioritas pertama atas pertempuran di daerah lain, seperti berperang melawan negara-negara non-Muslim, adalah sebagai pemurnian masyarakat Islam. Misalnya, ketika memandang konflik Israel-Palestina, karena ISIS menganggap kelompokSunni Palestina Hamas sebagai murtad yang tidak memiliki kewenangan yang sah untuk memimpin jihad, mereka anggap melawan Hamas sebagai langkah pertama sebelum menuju konfrontasi dengan Israel[1].
Asal Mula ISIS
          Tahun 2003, pasukan koalisi multinasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) melancarkan invasi ke Irak karena adanya tuduhan kalau Irak masih menyimpan senjata pemusnah massal. Keberhasilan invasi tersebut lalu diikuti dengan tumbangnya rezim Saddam tak lama berselang. Turunnya Saddam & kacaunya kondisi dalam negeri akibat perang lantas mendorong timbulnya kelompok-kelompok bersenjata di seantero Irak. Banyak dari kelompok tersebut yang memanfaatkan sentimen kesukuan & sektarian agama supaya bisa mendapatkan dukungan & simpatisan.
           Konflik senjata antara AS (Amerika Serikat) dengan Irak pada tahun 2003, ada tiga tujuan yaitu AS ingin menghancurkan senjata pemusnah massal, menyingkirkan ancaman teroris internasional dan membebaskan rakyat Irak dari penindasan rezim Saddam Hussein dengan cara memulihkan demokrasi di Irak. Dari tiga alasan tentang masalah Irak yang harus diselesaikan dengan cara AS (dihancurkan) ternyata dipenuhi kebohongan, yaitu : Agresi AS ke Irak untuk memusnahkan senjata pemusnah massal adalah upaya AS untuk membohongi masyarakat internasional. Dikatakan oleh Presiden George W. Bush bahwa Irak mempunyai senjata pemusnah atau destruksi massal (Weapons of Mass Destruction) yang berupa:(1) senjata kimia seperti mostar yang dapat menyebabkan kulit melepuh, tabun dansarin yang dapat menyerang syaraf.(2) Senjata biologi seperti botulinum yang dapat meracuni dan mencekik orang,bacillus antraxis yang dapat menyebabkan penyakit antrax, senjata nuklir dan rudal scud yang mempunyai jangkauan 900 kilometer untuk meluncurkan senjata-senjata tersebut.
          Untuk meyakinkan rakyat dan kongres AS, Presiden Bush di depan Kongres ketika menyampaikan laporan tahunan menyatakan bahwa Saddam Hussein telah mengusahakan untuk membeli lima ratus ton uranium – oksida dari Nigeria. Dengan demikian kepemilikan senjata-senjata tersebut dapat membahayakan rakyat Irak dan negara-negara tetangganya.
Serangan AS ke Irak dengan alasan pemusnahan senjata pemusnah massal tidak masuk akal, karena bila AS memang ingin menghancurkan senjata itu, Presiden Bush tidak mengerahkan semua kekuatan militernya. AS (dan sekutunya Inggris) hanya mengerahkan 230.000 dan 45.000 personilnya ke Irak. Dari jumlah itu, hanya 90.000 prajurit AS dan 45.000 prajurit Inggris yang merupakan pasukan tempur.
         Sebelum terjadi serangan ke Irak, Tim Inspeksi PBB yang diketuai Hans Blix menyatakan sama sekali tidak menemukan bukti Irak memiliki senjata pemusnah masal dan ternyata jangkauan senjata rudal Irak tidak seperti yang dikatakan AS yaitu 900 kilometer, tetapi hanya 10 sampai 15 kilometer. Atas dasar temuan itu Saddam Hussein menyatakan, “Mampukah rudal ini menembus Israel? Mampukah mencapai AS?”. Kebohongan AS makin tampak ketika Menteri Luar Negeri AS, Collin Powell, memberikan laporan kepada Dewan Keamanan PBB tentang upaya Irak mendapatkan uranium-oksida dari Nigeria. Menurut duta besar Nigeria untuk PBB, Presiden Nigeria yang disebut-sebut dalam dokumen intelijen Presiden Bush, yang dikatakan bekerjasama dengan Saddam Hussein dalam pengadaan uranium-oksida ternyata telah lama meninggal dunia. Beberapa minggu setelah Baghdad jatuh, pasukan AS belum berhasil menemukan senjata pemusnah massal Irak.
Menggempur Irak atas nama memerangi terorisme yang didengungkan AS tidak dapat diterima begitu saja. Tudingan Washington bahwa Bahgdad memiliki hubungan dengan al-Qaidah, organisasi yang sangat dibenci dan sekaligus ditakuti AS (yang dituduh telah meledakkan gedung WTC pada 11 September 2001) sangat tidak masuk akal. Di satu sisi, al-Qaidah adalah organisasi yang ingin menggulingkan pemerintahan berpaham liberal maupun sekuler, sementara Partai Baath pimpinan Saddam Hussein tidak memiliki paham fundamentalisme seperti halnya al-Qaidah. Bahkan, rezim Saddam Hussein sendiri termasuk yang harus dihancurkan oleh Al-Qaidah karena berseberangan paham (pemerintahan Saddam Hussein berpaham sekuler, sedangkan al-Qaidah berpaham fundamentalis yang memegang teguh ajaran Islam). Oleh karena itu, selain pemerintah AS tidak punya bukti kuat tentang hubungan al-Qaidah dan Irak, Usamah bin Laden  (pemimpin Al-Qaidah) dan Saddam Hussein tidak mungkin bekerjasama. Apalagi, ketika Irak menduduki Kuwait pada 2 Agustus 1990, Usamah bin Laden justru menawarkan diri kepada Raja Fahad (Arab Saudi) untuk mengirimkan veteran Arab-Afghan untuk membantu Kuwait mengusir pasukan Saddam.
Klaim Washington bahwa penggulingan Saddam Hussein dimaksudkan untuk menyelamatkan rakyat Irak dari pemerintah yang diktaktor dan otoriter serta agar rakyat dapat mendirikan pemerintahan yang benar-benar demokratis juga cacat dari sisi hukum. Baik PBB maupun negara di dunia tidak ada yang memberi legitimasi AS untuk ikut campur urusan dalam negara lain. Dalam kasus Irak, apapun sistem yang telah dan akan diterapkan di negara itu, demokrasi atau monarki, maka hasil itu semuanya menjadi hak rakyat Irak untuk menentukannya.
           Di Irak, meskipun AS mengatakan Saddam Hussein sebagai diktator, tetapi rakyat Irak (kecuali suku Kurdi) mengelu-elukan Saddam Hussein sebagai sosok yang berani mempertahankan kedaulatan Irak dari serbuan AS dan sekutunya.Saat menghadapi invasi AS, Saddam Hussein telah menyerukan kepada rakyatnya agar tetap siaga menghadapi agresi militer AS. Seruan itu disambut rakyat yang menyatakan akan membela pemimpinnya, yaitu Saddam Hussein dan membela tanah Irak.
          Dalam pengakuannya, AS selalu mengatakan bahwa serangannya ke Irak untuk menegakkan demokrasi, tetapi setelah rezim Saddam Hussein jatuh, AS akan kesulitan membangun pemerintahan baru yang demokratis. Hal ini disebabkan: (1) Prinsip AS sendiri tidak demokratis, melainkan berdasarkan pada kepentingan politiknya, yaitu mencegah munculnya penguasa yang menentang kekuasaan, atau berafiliasi dengan negara yang menjadi musuh AS; (2) Pemimpin yang dipilih AS untuk memimpin Irak tidak mempunyai basis pendukung yang kuat di kalangan rakyat.  Namun semua alasan yang dikeluarkan oleh AS menjadi sebuah kebohongan yang diketahui secara luas oleh dunia internasioanl. Irak terbukti tidak mengembangkan senjata pemusnah massal seperti yang dituduhkan dan Saddam Hussein tidak memiliki hubungan dengan Osama bin Laden beserta jaringan al-Qaedanya.
Dari semua analisis terhadap motif invasi AS yang sesungguhnya, terdapat persepsi umum bahwa ekonomilah yang menjadi faktor dominan. Beberapa perhitungan yang terkait dengan motif ekonomi dan bisnis dari serangan AS atas Irak antara lain sebagai berikut : (1) Kekayaan minyak bumi yang dimiliki oleh Irak merupakan cadangan minyak kedua terbesar setelah Arab Saudi. Berdasarkan data yang dikeluarkan olehCentre for Global Energy Studies (CGES) London, Irak diperkirakan memiliki 112 miliar barrel cadangan minyak. Berdasarkan data tersebut, Irak merupakan pemilik 11 persen cadangan minyak dunia. Selain itu, menurut US Energy Information Administration, Irak memiliki 73 ladang minyak mentah dan hanya 15 ladang yang telah dikembangkan; (2) ingin menciptakan tatanan dunia baru yang “lebih aman” dengan tujuan kebebasan ekonomi dan politik. Hal ini merupakan strategi geopolitik AS di kawasan Timur Tengah. Bagi AS, Irak merupakan ancaman potensial bagi kepentingannya dan sekutu terdekatnya Israel di kawasan Timur Tengah; (3) Proyek rekontruksi pasca perang yang akan menguntungkan AS. Kehancuran infrastruktur akibat perang akan melahirkan proyek-proyek rekontruksi dengan dana yang besar. Sebagai pemeran utama invasi, AS akan mengambil proyek-proyek tersebut untuk meraup keuntungan besar pasca perang.
Isu yang dilancarkan AS berkaitan dengan masalah Irak adalah pengembangan dan kepemilikan senjata pemusnah massal berbahan nuklir, biologi dan kimia (nubika) serta rudal balistik yang dikatakan mampu menjangkau Israel. Atas dasar isu itu, AS berupaya dengan segala cara untuk dapat melucuti Irak. AS berhasil mempengaruhi Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi yang hasilnya mengirimkan Tim Inspeksi Senjata PBB yaitu UNSCOM (United Nations Special Commision) ke Irak.
           Dewan Keamanan PBB mengeluarkan lagi Resolusi 1441 mengenai perlucutan senjata destruksi atau pemusnah massal Irak dan pembentukan Tim Inspeksi yang diberi nama UNMOVIC (United Nations Monitoring, Verification, and Inspection Commision). Menurut resolusi itu, dalam waktu sebulan Irak harus menyerahkan laporan mengenai senjata pemusnah massal, sistem, dan program pengembangannya. Pada resolusi ini, hanya AS dan Inggris yang setuju jika Irak gagal memenuhi ketentuan resolusi itu, konsekuensinya berat bagi Irak yaitu berupa serangan militer AS. Jika ada sesuatu yang dianggap sebagai kesalahan Irak, baik disengaja atau tidak, dapat menimbulkan perang yang menghancurkan negara itu. Dengan begitu, AS berpotensi memicu provokasi bagi situasi panas berupa serangan militer ke Irak, bukan cuma melucuti senjata pemusnah massal yang dicurigai dimiliki Irak, tetapi tujuan akhirnya adalah mengganti pemerintahan Saddam Hussein.
Terlepas dari latar belakang AS menginvasi Irak yang penuh dengan kebohongan, ada beberapa faktor yang menyebabkan para pengambil keputusan (policy makers) di dalam pemerintahan Presiden Bush memutuskan untuk menyerang Irak dan menumbangkan rezim Saddam Hussein, yaitu:a.Menguasai Industri Minyak Dunia dan Menghancurkan OPEC,.b.Menjaga Eksistensi dan Keamanan Negara Israel ,AS merupakan benteng utama penjaga keselamatan negara Israel dari ancaman yang sering dihembuskan oleh Irak, karena itu AS berkepentingan untuk menghancurkan Irak dan pemerintahan Saddam Hussein. Dengan menghancurkan Irak dan menguasainya, maka Israel akan terbebas dari ancaman Irak. Dengan adanya perang AS-Irak, maka Irael akan menggunakan kesempatan itu untuk melakukan penindasan terhadap rakyat Palestina c. Meneguhkan Pengaruh Politik.    Pada tahun 2005 kelompok pejuang mempersatukan diri dan membentuk Majelis Syura Mujahidin. Berawal dari Majelis Syura Mujahidin ini lah akhirnya dideklarasikan Negara Islam Irak pada oktober 2006 dan mengangkat Abu Umar al-Baghdady sebagai pemimpinnya[2].
Salah satu orang yang memanfaatkan situasi Irak yang kacau & terbelah oleh sentimen sektarian adalah Abu Musab Al-Zarqawi, seorang panglima kelahiran Yordania yang berasal dari sekte Sunni & menganut aliran Salafiyah. Di tahun 90-an, Zarqawi sempat mendirikan kamp militer di Afganistan untuk mengumpulkan pengikut supaya nantinya ia bisa mengerahkan mereka untuk menggulingkan Kerajaan Yordania yang ia anggap tidak cukup agamis. Namun menyusul invasi pasukan koalisi ke Irak, Zarqawi lalu mengubah rencananya. Ia membawa para simpatisannya ke Irak untuk memerangi pasukan koalisi.
           Kelompok milisi pimpinan Zarqawi nantinya dikenal dengan nama Jama’at Al-Tawhid Wal-Jihad (JTJ; Jamaah Keesaan & Jihad). Selain bertempur melawan pasukan koalisi, JTJ juga menargetkan komunitas Syiah, pekerja kemanusiaan asing, & anggota pemerintahan transisi Irak. Seiring berjalannya waktu, JTJ menjadi terkenal karena seringnya kelompok tersebut menggunakan taktik bom bunuh diri menggunakan mobil. Bukan hanya itu, JTJ juga kerap melakukan penyembelihan kepada personil lawannya, lalu merekam peristiwa penyembelihan tersebut sebelum kemudian  mengunggah video rekamannya ke internet. Selebihnya, para personil JTJ juga dikenal lihai dalam melakukan serangan sembunyi-sembunyi memakai senjata api, senapan pelontar RPG, & ranjau rakitan[3].
            ISIS dianggap lebih berbahaya ketimbang Al-Qaidah karena mempunyai ribuan personel pasukan perang, yang siap mendeklarasikan perang terhadap mereka yang dianggap bertentangan atau menentang berdirinya negara Islam. Mereka menjadi kekuatan politik baru yang siap melancarkan serangan yang jauh lebih brutal daripada Al-Qaidah. Gerakan revolusi yang mulanya mempunyai misi mulia untuk menggulingkan rezim otoriter ini berubah menjadi tragedi. ISIS menjadi sebuah kekuatan baru yang siap melancarkan perlawanan sengit terhadap rezim yang berkuasa yang dianggap tidak mampu mengemban misi terbentuknya negara Islam. Ironisnya, mereka mengabsahkan kekerasan untuk menindas kaum minoritas dan menyerang rezim yang tidak sejalan dengan paradigma negara Islam. ISIS menjadi kekuatan politik riil dengan ideologi yang jelas dan wilayah yang diduduki dengan cara-cara kekerasan[4].
            ISIS mendirikan satu lembaga pusat khusus yang membawahi berbagai aktivitas Negara terkait pelayanan publik. Departemen itu bernama “Al Idaaroh Al Islaamiyyah lil Khidmati al ‘Aammah” atau yang berarti “Administrasi Islami Untuk Pelayanan Publik”, dengan dikepalai oleh seorang Direktur bernama Abu Jihad asy Syami. Kantor Al Idaaroh Al Islamiyyah menyediakan semua layanan kebutuhan dasar bagi warga dan kebutuhan umum lain seperti air, listrik , tepung (sembako), perawatan fasilitas umum, kebersihan lingkungan jalur komunikasi, sampai transportasi umum.Dalam penyediaan listrik dan saluran komunikasi, Al Idarooh Al Islamiyyah merilis daftar tarif ↵listrik hingga batas maksimal serta tarif internet dengan harga murah.Al Idarooh Al Islamiyyah sudah bekerja di hampir seluruh penjuru negeri, terutama Suriah Utara yang menjadi basis terkuat Negara Islam Irak dan Syam.
Ada beberapa penyimpangan ISIS dari Islam:
1. Dengan beranggotakan 30.000 pasukan, mereka nyatakan Negara Islam Iraq dan Suriah di wilayah Iraq dan Suriah. Otomatis mereka harus berperang dengan 300.000 pasukan Iraq dan Suriah yang notabene merupakan musuh Israel dalam perang Arab -Israel di tahun 1948, 1967, dan 1973. Ini menimbulkan fitnah. Pertumpahan darah. Melemahkan musuh2 Israel. Ini makar dari Israel.
2. Meski rezim zionis Israel menyerang Gaza pada bulan Agustus 2014 kemarin sehingga lebih dari 2.000 rakyat Gaza tewas, ISIS tidak mau membantu ummat Islam di Gaza melawan Israel. Yang dibunuh ISIS sebagian besar justru ummat Islam di Suriah, Iraq, dan Lebanon.
3. ISIS mendeklarasikan Negara Islam tanpa musyawarah dengan para Ulama. Ulama / rakyat yang tidak mau melakukan bai’at terhadap ISIS langsung disembelih secara sadis.
4. ISIS membunuh orang2 kafir yang tidak mau masuk Islam (kecuali rakyat Israel yang aman dari tangan ISIS). Ini bertentangan dengan Islam yang menyatakan tak ada paksaan dalam beragama
5. ISIS membunuh tentara Iraq, tentara Suriah, dan rakyat yang sudah tidak berdaya. Padahal terhadap musuh yang sudah tidak berdaya, Nabi menawan mereka dan membebaskan mereka dengan tebusan.

PERAN AGAMA TURKI DAN PAKISTAN

KELOMPOK 9: JUMRIANI

                           ST. NURHAEDA

PERAN AGAMA DALAM PERPOLITIKAN TURKI DAN PAKISTAN

Pakistan dan Turki berada di persimpangan evolusi politik mereka, partai keadilan dan pembangunan (AKP) di Turki dan Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang terpilih secara demokratis di Pakistan menguasai baik kepresidenan maupun parlemen di Negara mereka, yang nyata-nyata membuat mereka menjadi salah satu pemerintah terpilih paling kuat dalam sejarah mereka masing-masing. Baik PPP maupun AKP telah berjanji untuk mewujudkan pembaruan politik dan ekonomi yang begitu dibutuhkan, tetapi ketulusan dan kemampuan mereka untuk melaksanakan prakarsa tersebut sangat dipertanyakan.(oleh Ozlem Gemici dan Rehan Rafay jamil, 14 Nopember 2008).

Jalur perpolitikan kedua Negara tersebut memberi penjelasan terhadap dinamika politik yang sedang berubah di Negara-negara muslim, Turki sering disebut sebagai penduduk yang berburu dipegunungan Altai di Mongolia Barat pada saat ketika padang rumput dihuni oleh orang Scythia, Hun, dan penduduk nomaden pastoral lainnya. Di sisi lain dari spektrum sekularisme adalah Pakistan, adalah sebuah Negara yang prisip-prinsip pendirinya di dasarkan pada ideologi demokrasi muslim, sejak kemerdekaan, perpolitikan kedua Negara sebagian besar dikuasai oleh militer, dengan ketidak seimbangan kekuasaan politik dan ekonomi yang telah menjadi sebuah rintangan besar bagi demokratisasi.(oleh Dilip Hiro. pertarungan marxisme- Islam,2005, hal 65).

Mustafa Kemal Atatürk mendirikan Republik Turki pada 1923, yang mengakhiri lebih dari 600 tahun kekuasaan Ottoman. Walaupun republik baru tersebut dengan cepat mengambil banyak aspek kebudayaan dari Negara barat, namun menciptakan sebuah sistem politik yang demokratis terbukti jauh lebih sulit. Bahkan setelah peralihan Turki ke sistem multi-partai pada tahun 1946, militer tetap dominan dalam politik sebagai penjaga demokrasi dan sekularisme. Militer menggunakan istilah pengawalan yang mereka akui sendiri sebagai justifikasi untuk mengabsahkan campur tangannya, dan karena itu Turki mengalami kudeta-kudeta militer pada tahun 1960, 1971, dan 1980, diikuti oleh sebuah kudeta bayangan pada tahun 1997 dan berbagai upaya kudeta lain yang gagal. Setiap campur tangan militer mendominasi wilayah politik membekas hingga jauh setelah masa kekuasaan mereka yang satu sampai tiga tahun selesai. (ibid)

Pakistan, di sisi lain, diciptakan pada tahun 1947 sebagai sebuah tanah air merdeka bagi Muslim di anak benua India. Walaupun pendirinya, Muhammad Ali Jinnah, telah mencita-citakan Pakistan sebagai sebuah demokrasi Muslim modern daripada sebuah negara teokratis, peran agama dalam urusan-urusan kenegaraan dirumuskan dengan buruk pada saat kemerdekaan. Malah, sekedar isu tentang seberapa “Islami” Pakistan seharusnya masih terus diperdebatkan oleh dunia politik negara. Seperti halnya di Turki, militer Pakistan mendominasi urusan-urusan negara tidak lama setelah kemerdekaan. Negara itu telah menyaksikan empat kudeta militer dan menghabiskan lebih banyak waktu dalam 60 tahun kemerdekaaannya di bawah kekuasaan militer Pada tahun-tahun awal berdirinya negara Kemalis Turki menunjukkan sebagian langkah paling radikal untuk menyapu bersih Islam dari kehidupan masyarakat, seperti larangan bagi perempuan mengenakan jilbab dan penutupan madrasah-madrasah (sekolah agama Islam). ibid

Walaupun beberapa larangan praktik keagamaan akhirnya melunak, peran Islam dalam kehidupan masyarakat masih merupakan sebuah perdebatan yang sangat terkutub di Turki. Pada bulan Juli 2007, AKP terpilih berkuasa untuk kedua kalinya. Keberhasilan AKP, sebuah partai moderat, pro-Barat, berpolitik Islam, untuk terpilih kembali telah terbukti sebagai tes lakmus dari demokrasi Turki. Walaupun AKP berjanji untuk menegakkan tradisi-tradisi sekuler Turki, akar-akar keagamaan membuatnya menjadi racun bagi kekuasaan militer. (oleh Rehan Rafay jamil, 14 Nopember 2008).

Pada bulan Maret 2008, Mahkamah Konstitusi Turki mencoba melarang AKP berpolitik. Walaupun Mahkamah akhirnya memberikan suara menentang pelarangan partai tersebut, kasus tersebut disambut hangat oleh kekuasaan militer. Namun, hal tersebut menyebabkan pergolakan dalam masyarakat sipil Turki.

Pada bulan April 2008, menyusul pencalonan Abdullah Gül sebagai Presiden oleh AKP, militer membuat sebuah pernyataan yang menegaskan,penolakan mereka terhadap peningkatan sentimen-sentimen keagamaan di negara tersebut dan mengingatkan bahwa mereka tidak akan ragu untuk mempertahankan prinsip-prinsip kesekuleran Turki. Ini diartikan oleh banyak pengulas sebagai sebuah kedok tipis dari sebuah ancaman kudeta keempat militer dan sebuah peringatan keras tentang ketidak percayaan militer kepada sebuah partai politik yang telah memenangkan lebih dari 46 persen suara rakyat.

Sementara Turki berjuang untuk menciptakan sebuah tatanan sekuler baru dengan menekan kecenderungan keagamaan, Pakistan mencoba untuk menempa sebuah rasa kebangsaan berdasarkan cita-cita kebangsaan muslim. Karena itu, keberadaan islam dalam politik Pakistan adalah suatu hal yang alamiah, walupun dilawan, yang mengikat sejak pembentukanya. Selama masa kekuasaan militer di Pakistan pada 1980-an, kebijakan Jenderal Zia ul Haq tentang “islamisasi” yang disetir Negara, sebuah upaya untuk mengambil hati hak keagamaan rakyat Pakistan, bertujuan untuk merancang ulang lembaga-lembaga Pakistan kedalam sebuah lembaga islam. Tetapi usaha-usaha penguasa dikedua Negara tersebut untuk merumuskan peran islam dalam politik dan masyarakat bukanya tampa perlawanan. Dalam dua dasawarsa terakhir, telah tumbuh mobilisasi akar rumput politik islam di Turki terlepas dari berbagai batasan Negara. Di Pakistan, partai-partai islam menginginkan sebuah peran politik yang lebih besar telah gagal menciptakan dampak yang berarti di bilik suara, terlepas dari upaya demi upaya Negara untuk mengarahkan mereka. Namun,mmereka telah sangat diuntungkan oleh perlindungan Negara, khususnya pada masa-masakekuasaanmiliter. (sumber:www.commongroundnews.org)

Dengan sebuah gerak berstandar ganda, sekutu mengijinkan tentara Yunani  menduduki pelabuhan Turki Izmir pada 15 mei 1920. Ketika Yunani mulai bergerak ketimur dengan tujuan yang ditetapkan untuk merebut Anatolia Barat guna menciptakan sebuah (Negara) Yunani yang lebih besar, muslim Anatolia mengangkat senjata di bawah kepemimpian Mustafa kemal (1881-1938) untuk mengorbankan apa yang mereka sebut perang kemerdekaan

Turki

- Politik Kemalis ingin memutuskan hubungan Turki dengan sejarahnya yang lalu supaya Turki dapat masuk dalam peradaban barat. Oleh karena itulah penghapusan kekhalifahan merupakan agenda pertama yang dilaksanakan. Pada tanggal 1 November 1922 Dewan Agung Nasional pimpinan Mustafa Kemal menghapuskan kekhalifahan. Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 1923 memindahkan pusat pemerintahan dari Istanbul ke Ankara. Akhirnya Dewan Nasional Agung pada tanggal 29 Oktober 1923 memproklamasikan terbentuknya negara Republik Turki dan mengangkat Mustafa Kemal sebagai Presiden Republik Turki.

Setelah meniadikan kekhalifahan, politik Kemalisme menghapuskan lembaga-lembaga syariah, meskipun sebenarnya peranan lembaga ini sudah sangat dibatasi oleh para pembaru Kerajaan Ustmani. Bagi Kemalis, syariat adalah benteng terakhir yang masih tersisa dari sistem keagamaan tradisional. Lebih lanjut lagi Kemalis menutup sekolah-sekolah madrasah yang sudah ada sejak tahun 1300-an sebagai suatu lembaga pendidikan Islam. Reformasi agama adalah salah satu contoh tindakan ekstrim dari rezim Kemalis setelah penghapusan khalifah. Reformasi ini bertujuan untuk memisahkan agama dari kehidupan politik negara dan mengakhiri kekuatan tokoh-tokoh agama dalam masalah politik, sosial dan kebudayaan. Selain itu Mustafa Kemal juga mengajukan pemikiran tentang nasionalisme agama. Menurutnya agama merupakan suatu lembaga sosial dan karena itu harus disesuaikan dengan sosial dan budaya masyarakat Turki.

Suatu komite dibentuk di Fakultas Teologi di Universitas Istanbul untuk memodernisasikan Islam. Komite ini menyebarkan keinginan Mustafa kemal untuk mengganti bentuk dan suasana mesjid seperti bentuk dan suasana gereja di negara-negara barat, dengan menekankan pada: pentingnya masjid yang bersih, dengan bangku-bangku dan ruang tempat menyimpan mantel, mewajibkan jamaah masuk dengan sepatu yang bersih, menggantikan bahasa Arab dengan bahasa Turki, menyediakan alat-alat musik ditempat shalat untuk memperindah bentuk shalat, dan mengubah teks-teks khutbah yang telah ada dengan khutbah yang berisi pemikiran agama berdasarkan filsafat barat. Pada tahun 1932 pemerintah mengeluarkan kebijakan mengganti pengucapan adzan ke dalam bahasa Turki, yang amat ditentangolehmayoritasmasyarakatMuslimTurki.

Reformasi agama, yang bentuknya upaya Turkifikasi Islam atau nasionalisasi Islam ini merupakan bentuk campur tangan pemerintah Kemalis dalam kehidupan beragama di masyarakat Turki. Sekularisme yang sejatinya memisahkan hubungan agama dengan pemerintahan, dimana negara menjamin kebebasan beribadah, bagi warga negara, pada pelaksanaannya dijalankan dengan semangat nasionalisme yang radikal dan dipaksakan oleh Kemalis. Namun penerapan nasionalisasi agama ini hanya bertahan hingga akhir pemerintahan Kemalis (Partai Rakyat Republik). Sejak tahun 1950, adzan kembali diucapkan dalam bahasa Arab. Masjid-masjid di Turki pun hingga saat ini tetap menunjukkan bentuk-bentuk yang umum sebagaimana masjid di negara-negaralainnya.

Peradaban menurut Mustafa Kemal, berarti peradaban barat. Tema utama dari pandangannya tentang pem-Barat-an adalah bahwa Turki harus menjadi bangsa barat dalam segala tingkah laku. Untuk itu Pemerintah Kemalis mengeluarkan kebijakan larangan menggunakan pakaian-pakaian yang dianggap pakaian agama di tempat-tempat umum dan menganjurkan masyarakat Turki menggunakan pakaian sebagaimana orang-orang barat berpakaian (berjas dan bertopi). Peraturan ini mulai efektif pada November 1925 dan hingga saat ini masyarakat Turki menggunakan pakaian ala Barat. Sampai saat ini pemakaian jas sudah menjadi ciri umum dari masyarakat Turki. Sedangkan pemakaian topi menghilang bersamaan dengan menghilangnya kebiasaan memakai topi itu pada masyarakat Eropa.

Mustafa Kemal juga mengkritik pemakaian jilbab oleh wanita-wanita Turki, tapi semasa hidupnya tidak ada undang-undang yang secara tegas melarang pemakaian jilbab tersebut. Pelarangan jilbab secara konstitusional baru terjadi pada tahun 1998, sebagai reaksi militer atas munculnya fenomena kesadaran yang tinggi dari muslimah-muslimah Turki dalam menggunakan jilbab dan juga reaksi atas kemenangan Partai Islam Refah pada pemilu tahun1995.

Selain reformasi agama, reformasi yang paling penting dari rezim Kemalis adalah reformasi bahasa. Tulisan Arab diganti dengan tulisan Latin, berdasarkan undang-undang yang diputuskan oleh Dewan Nasional Agung pada 3 Novemeber 1928. Tujuan reformasi bahasa adalah membebaskan bahasa Turki dari ‘belenggu’ bahasa asing. Penekanannya adalah pemurnian bahasa Turki dari bahasa Arab dan Persi. Mustafa Kemal mengadakan kunjungan di banyak tempat untuk mengajar secara langsung tulisan baru pada rakyat Turki. Reformasi bahasa ini memberi sumbangan yang berharga bagi perkembangan linguistik bahasa Turki saat ini. Penelitian yang mendalam terhadap akar bahasa dan struktur bahasa Turki membuktikan bahwa bahasa Turki termasuk kelompok bahasa Altay, yaitu bahasa-bahasa yang dipergunakan bangsa-bangsa yang mendiami wilayah yang membentang dari Finlandia hingga Manchuria.

Dari segi gramatikal, bahasa Turki termasuk bahasa aglutinatif, yaitu bahasa berimbuhan. Struktur sintaksis memperlihatkan pola Objek-Predikat, dimana Predikat selalu berada di akhir kalimat. Ciri-ciri struktural bahasa Turki memperlihatkan perbedaannya yang jelas dengan bahasa Arab. Komite ahli hukum mengambil Undang-Undang sipil Swiss untuk memenuhi keperluan hukum di Turki menggantikan Undang-Undang Syariah, berdasarkan keputusan Dewan Nasional agung tanggal 17 februari 1926. Undang-Undang Sipil yang mulai diberlakukan pada tanggal 4 Oktober 1926 ini antara lain tentang: menerapkan monogami, melarang poligami dan memberikan persamaan hak antara pria dan wanita dalam memutuskan perkawinan dan perceraian. Sebagai konsekuensi dari persaman hak dan kewajiban ini hukum waris berdasarkan Islam dihapuskan. Selain itu undang-undang sipil juga memberi kebebasanbagiperkawinanantaragama.

Pada I Januari 1935, pemerintah mengharuskan pemakaian nama keluarga bagi setiap orang Turki dan melarang pemakaian gelar-gelar yang biasa dipakai pada masa Turki Ustmani. Mustafa Kemal menambahkan nama Ataturk, yang berarti Bapak Bangsa Turki, sebagai nama keluarga. Pada tahun 1935 sistem kalender hijriyah diganti dengan sistem kalender masehi, hari Minggu dijadikan sebagai hari libur menggantikan hari libur sebelumnya yaituhariJumat.

Pakistan

Pakistan mendapat kemerdekaan dari Inggris pada 14 Agustus 1947. Nama Islam-i Jumhuriya-e Pakistan (Republik Islam Pakistan) memiliki arti dan peran penting dalam perkembangan sejarah Islam modern. Tampak jelas dalam kata-kata Muhammad Ali Jinnaah –seorang tokoh revolusioner- pendiri negara ini yang mengatakan, "kita tidak memperjuangkan berdirinya Pakistan semata-mata untuk mendapatkan sebidang tanah, tetapi kita menginginkan suatu wilayah di mana kita bisa menerapkan prinsip dan ajaran Islam". Sejak perjuangan awal mendirikan negara Islam yang terpisah dari India, hingga terbentuk Namun, pengislaman sesungguhnya baru terjadi pada era Sultan Mahmud al Gaznawi (971-1030), yang berpusat di Kota Gazni, Afganistan. Dan semakin cemerlang pada era Dinasti Mogul berkuasa di India (1526-1858). Undang-undang Negara juga berdasarkan Syariat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kesan Islam pada sub-benua Asia-Selatan sangat dalam dan dalam jangkauan yang cukup luas. Islam diperkenalkan bukan merupakan suatu agama baru saja, tetapi suatu peradaban baru, suatu cara baru dalam kehidupan dan set nilai yang baru. dan kesusasteraan dari tradisi Islam, suatu kebudayaan dan pemurnian yang halus, institusi sosial dan kesejahteraan, didirikan dengan aturan Islam di seluruh sub-benua. Sebuah bahasa baru diperkenalkan, Urdu berasal terutama dari Bahasa Arab.

Sebelum pisah menjadi Pakistan, umat Islam India merupakan minoritas amat lemah, di tengah mayoritas Hindu dan kekuasan politik serta militer Inggris. Islam dan Hindu ibarat dua arus sungai yang mengalir dan bersumber dari muara yang berbeda. Walaupun pemeluknya telah hidup berdampingan bersama selama berabad-abad, namun pandangan mereka tentang hidup dan kehidupan merupakan batas pemisah yang tidak bisa dijembatani. Maka muncullah gagasan membentuk negara sendiri bagi umat Islam. Gagasan yang diprakarsai Sir Sayid Ahmad Khan (l817-1898), kemudian berkembang luas menjadi cita-cita perjuangan, segera dirumuskan oleh Sir Muhammad Iqbal (1873-1938) melalui organisasi "Liga Muslim India". Akhirnya direalisasikan oleh Muhammad Ali Jinnah, yang dibaiat menjadi Qaid-i Azam (Pemimpin Besar) sekaligus Presiden pertama Republik Islam Pakistan. Dalam salah satu pidatonya ia (Ali Jinnah) mengatakan, "dari sudut pandang apapun ummat Islam adalah satu bangsa, mereka berhak mendirikan Negara sendiri dan menerapkan cara apapun untuk melindungi dan meningkatkan kepentingan mereka dari dominasi India."Aral tak henti menghadang pertumbuhan negara yang tengah berjuang menerapkan syari'ah (hukum Islam), yang mengakomodasi demokrasi, HAM, toleransi, dan keadilan sosial tersebut. Mayoritas negara-negara anggota PBB rata-rata "gerah" menyaksikan kemajuan Pakistan di bidang penerapan syari'ah dan pengembangan sains modern. Puncak kekhawatiran itu, berubah menjadi ketakutan dan berujung kepada konspirasi untuk memecah belah. Tahun 1971 timbul perang saudara antara Pakistan Barat yang dipimpin Presiden Yahya Khan dan Pakistan Timur yang dipimpin Mujibur Rahman.

Dengan bantuan penuh India, serta kelompok konspirasi lainnya, Pakistan Timur berhasil melepaskan diri dari Republik Islam Pakistan. Berdirilah Republik Bangladesh. Republik Islam Pakistan kehilangan satu sayap terpenting, berupa penyusutan wilayah geografis. Setelah tragedi pisahnya Pakistan Barat-Pakistan Timur, Republik Islam Pakistan senantiasa dililit masalah. Selain ketegangan abadi dengan India, baik mengenai perbatasan maupun "kepemilikan" Khasmir, juga ketengangan internal yang selalu meruntuhkan kewibawaan pemerintahan.
Tahun 1974, Jenderal Yahya Khan dikudeta oleh Jenderal Zulfikar Ali Butho. Juli 1977, Jenderal Ziaul Haq mengambil alih kekuasaan. Ali Butho dihukum gantung (4 April 1979). Pemerintah Ziaul Haq memberi dukungan penuh kepada Mujahidin Afganistan, yang sedang berjuang melawan invasi militer Uni Soviet (1979-1989). Namun tahun 1988, Ziaul Haq tewas, ketika helikopter yang ditumpanginya bersama Dubes Amerika Serikat di Pakistan, meledak. Kekuasan berpindah. Hingga muncul Benazir Butho, putri mendiang Zulfikar Ali Butho, merebut takhta Perdana Menteri. Hanya bertahan dua tahun. Tahun 1990, Benazir lengser karena dituduh korupsi. Digantikan Nawaz Sharif, seorang pengikut panatik Ziaul Haq. Sejak itu, pemerintahan Pakistan tak pernah stabil. Serangan AS ke Afganistan awal 2002, membawa pengaruh luar biasa terhadap Pakistan. Peran Pakistan membesarkan Milisi Thaliban, hingga mampu mendirikan pemerintahan Islam di Afganistan tahun 1996, berubah drastis setelah mendapat tekanan keras AS. Pakistan balik membantu AS menghancurkan Milisi Thaliban. Presiden Pervez Musharraf berperan besar dalam perubahan sikap itu. Seorang Presiden yang berhasil naik tahta dengan aksi kudeta militer tak berdarah ini, merupakan kata kunci bagi perkembangan politik dan ekonomi Pakistan kontemporer.
In the Line of Fire karya Peresiden Musharraf terbaru (2006), adalah buku yang cukup kontroversial untuk dekade akhir ini.

KONFLIK MYANMAR (KONFLIK ETNIS ROHINGYA DAN ETNIS RAKHINE)

Sejarah Singkat Muslim Rohingya

Sebenarnya apabila dilihat dari segi histori, Kaum Rohingya sudah ada sebelum negara Myanmar ada. Sebagai etnis, Muslim Rohingya sudah hidup di sana sejak abad 7 Masehi dengan nama kerajaan Arakan (1430-1784). Sekitar 3.5 abad Rohingya berada dalam kekuasaan Muslim hingga Kerajaan Burma menyerangdan dianeksasi oleh Inggris. Setelah itu Rohingya menjadi bagian dari British India yang saat itu juga belum merdeka. Dan berlanjut hingga tahun 1940-an ada 137 etnis yang terdapat di Burma sejak Burma merdeka (1948), sejak saat itu pula etnis Rohingya tidak diakui sebagai etnis yang ada di Burma.

Etnis Muslim Rohingya selama puluhan tahun mengalami diskriminasi hingga menyebabkan status mereka kini stateless atau tidak memiliki negara. Jauh sebelum konflik Rohingya pada 2012 ini menyita perhatian dunia, sebenarnya etnis Rohingya telah ditindas selama puluhan tahun, baik oleh negara maupun etnis mayoritas di Myanmar, yang kebetulan beragama Buddha. Heru Susetyo, pada wawancara dengan media online Hidayatullah. com, tertanggal 25 Juli 2012 menyatakan bahwa sejak sebelum Burma merdeka, tahun 1942, sudah ada aksi kekerasan kepada orang Rohingya. Ribuan orang Rohingya dibunuh. Baik oleh negara maupun etnis mayoritas, karena mereka dianggap minoritas dan bukan bagian dari Burma.

Kemudian kekerasan terhadap etnis Rohingya berulang terus setelah Burma merdeka, ada operasi-operasi tentara yang sering kali dilakukan sejak tahun 1950-an. Yang paling sadis adalah Na Sa Ka Operation di antaranya dengan metode kekerasan, pengusiran, Burmanisasi, halangan untuk menikah, dan pemerkosaan. Jadi ini adalah state violence,di mana Negara melakukan genosida, etnic cleansing (pembantaian etnis), tapi kemudian berkembang menjadi kejahatan sipil antar orang Rohingya dengan orang Arakan lainnya yang non Muslim.(Sumber :Mirza Quanta A H – Wabendum HMI Cabang Surabaya Analisa Politik Konflik Rohingya)

Berita tentang Muslim Rohingya timbul menyusul konflik sektarian yang terjadi antara etnis Rohingya yang sebagian besar adalah Muslim dan etnis Rakhine yangmayoritas merupakan penganut Buddha. Penyebab konflik itu sendiri tak begitu jelas. Namun, beberapa sumber menyebutkan bahwa kerusuhan itu merupakan buntut salah satu peristiwa perampokan dan pemerkosaan terhadap perempuan Rakhine bernama Ma ThidaHtwe pada 28 Mei 2012. Kepolisian Myanmar sebenarnya telah menahan danmemenjarakan 3 orang tersangka pelaku yang kebetulan dua di antaranya adalah etnisRohingya. Namun, tindakan itu ternyata tak cukup mencegah terjadinya kerusuhan dinegara bagian Rakhine yang terletak di bagian barat Myanmar itu. Pada tanggal 4 Juni,terjadi penyerangan terhadap bus yang diduga ditumpangi pelaku pemerkosaan dankerabatnya. Tercatat 10 orang Muslim Rohingya tewas. Sejak itu, kerusuhan rasial diRakhine pun meluas.Salah satu akar konflik menahun itu adalah status etnis minoritas Rohingya yang masih dianggap imigran ilegal di Myanmar.Pemerintah Myanmar tak mengakui dan tak memberi status kewarganegaraan kepadamereka. Sebagai akibat tiadanya kewarganegaraan, etnis Rohingya tak bisa mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan bahkan pekerjaan yang layak. Mereka betul-betul terabaikan dan terpinggirkan. Maurice Duverger menjelaskan bahwa dalam setiapkelompok masyarakat senantiasa diwarnai oleh konflik dan integrasi secara fluktuatif.Konflik berubah menjadi integrasi apabila terjadi kompromi yang didasari oleh rasa keadilan (Duverger, Maurice, Sosiologi Politik, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1998.)Akar konflik yang lain adalah adanya kecemburuan terhadap etnis Rohingya.Populasi etnis Muslim Rohingya dalam beberapa dasawarsa ini terus meningkat. Tentusaja, hal ini menyebabkan kecurigaan dan kecemburuan pada etnis mayoritas Rakhine.Bagi mereka, keberadaan etnis Rohingya pun sangat mungkin dianggap “kerikil dalamsepatu”, yakni sesuatu yang terus mengganggu. Keberadaan etnis Rohingya dianggapmengurangi hak atas lahan dan ekonomi, khususnya di wilayah Arakan, Rakhine yangmenjadi pusat kehidupan etnis Muslim ini

KONFLIK ETNIS ROHINGYA DAN ETNIS RAKHINE

Konflik yang melibatkan dua etnis ini tidak bisa dilepaskan dari faktor sejarah. Kata Rohingya berasal dari kata

Rohang, yang merupakan nama lama dari negara bagian Arakan. Arakan dulunya merupakan sebuah negara independen yang pernah

dikuasai secara bergantian oleh orang Hindu, Budha dan Muslim. Pada 1203 M, Bengali menjadi sebuah negara Islam,dan sejak saat itu pula pengaruh Islam mulai merambah masuk kewilayah Arakan. Hingga pada akhirnya pada 1430 M, Arakan menjadi sebuah negara Muslim.yang ditandai dengan diratifikasinya Perjanjian Yandabo menyebabkan Burma, Arakan dan Tenasserim dimasukkan ke wilayah British-India. Selama 350 tahun kerajaan Muslim berdiri di Arakan dan Umat Islam hidup dengan tenang. Namun pada 24 September 1784 M. Raja Boddaw Paya dari Burma menginvasi Arakan dan menguasainya. Pada 1824-1826 perang Anglo-Burma pertama pecah. Perang ini berakhir pada 24 Februari 1426. Tahun 1935 diputuskan bahwa Burma terpisah dari British-India tepatnya mulai tanggal 1 April 1937 melalui keputusan ini pula digabungkanlah Arakan menjadi bagian British-Burma. Hal ini bertentangan dengan keinginan mayoritas penduduknya yang beragama Islam dan ingin bergabung dengan India.Hingga pada akhirnya Arakan menjadi bagian Burma yang merdeka pada Tahun 1948.Tidak seperti etnis lain yang setidaknya diakui warganegaranya oleh Myanmar, masyarakat Rohingya dianggap sebagai penduduk sementara. Sebagai “orang asing”, masyarakat Rohingya tidak diperbolehkan bekerja sebagai pengajar, perawat, abdi masyarakat atau dalam layanan masyarakat Mereka, dianggap sebagai orang-orang yang tak bernegara dan tidak diakui oleh pemerintah Myanmar.

Etnis yang terletak di Myanmar Utara ini terpinggirkan oleh pemerintahan junta militer dan di wilayah Rohingya, para pengajarnya biasanya berasal dari golongan etnis Budha Rakhine, yang seringkali menghalangi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat Rohingya. Pemerkosaan dan kerja paksa adalah hal yang cukup lazim bagi etnis Rohingya di Myanmar. Tentara Myanmar kerapkali meminta uang dari mereka dan ketika mereka tidak dapat membayar, mereka akan ditahan dan disiksa. Masyarakat Rohingya juga mengalami penyiksaan secara religi. Hampir seluruh masyarakat Rohingya adalah beragama Islam. Dalam tiga tahun terakhir, setidaknya 12 Masjid di Arakan Utara dihancurkan, dengan jumlah terbesar di tahun 2006. Sejak 1962, tidak ada Masjid baru yang dibangun. Bahkan para pemimpin agama telah dipenjara karena merenovasi Masjid. Seorang pejabat senior Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sering bertugas ke daerah-daerah krisis kemanusiaan Perlakuan rezim Burma terhadap kaum minoritas Muslim Rohingya, disebut-sebut “seburuk-buruk perlakuan terhadap kemerdekaan manusia”. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Valerie Amos, menyatakan bahwa Rohingya dipandang sebagai salah satu komunitas paling tertindas di dunia.

Faktor Penyebab Konflik Rohingya

Berikut ini adalah faktor-faktor kronologis penyebab konflik Rohingya dari suratkabar Myanmar dan dari beberapa media internasional. Surat kabar The New Light of Myanmar edisi 4 Juni 2012 2, melaporkan satu berita mengenai pemerkosaan dan pembunuhan seorang gadis oleh tiga orang pemuda 

Pertama, pada tanggal 4 Juni, terjadi insiden pemerkosaan dan pembunuhan, dalam perjalanan menuju rumah dari tempat bekerja sebagai tukang jahit, Ma Thida Htwe,seorang gadis Buddha berumur 27 tahun, putri U Hla Tin, dari perkampunganThabyechaung, Desa Kyauknimaw, Yanbye, ditikam sampai mati oleh orang tak dikenal.Lokasi kejadian adalah di hutan bakau dekat pohon alba di samping jalan menujuKyaukhtayan pada tanggal 28 Mei 2012 pukul 17:15.

Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Kantor Polisi Kyauknimaw oleh U WinMaung, saudara korban. Kantor polisi memperkarakan kasus ini dengan Hukum AcaraPidana pasal 302/382 (pembunuhan / pemerkosaan). Lalu Kepala kepolisian distrik Kyaukpyu dan personil pergi ke Desa Kyauknimaw pada 29 Mei pagi untuk pencarian bukti-bukti lalu menetapkan tiga tersangka, yaitu Htet Htet (a) Rawshi bin U Kyaw Thaung(Bengali/Muslim), Rawphi bin Sweyuktamauk (Bengali/Muslim) dan Khochi binAkwechay (Bengali/ Muslim).

Penyelidikan menunjukkan bahwa Htet Htet (a) Rawshi tahu rutinitas sehari-harikorban yang pulang-pergi antara Desa Thabyechaung dan Desa Kyauknimaw untuk menjahit. Menurut pengakuannya dia berbuat dipicu oleh kebutuhan uang untuk  menikahiseorang gadis, dan berencana untuk merampok barang berharga yang dipakai korban.Bersama dengan Rawphi dan Khochi, Rawshi menunggu di pohon alba dekat tempatkejadian. Tak lama Ma Thida Htwe yang diincarnya datang dan berjalan

sendirian,ketiganya lalu menodongkan pisau dan membawanya ke hutan. Korban lalu diperkosa danditikam mati, tak lupa merenggut lima macam perhiasan emas termasuk kalung emas yangdikenakan korban.

Untuk menghindari kerusuhan rasial dan ancaman warga desa kepada paratersangka, aparat kepolisian setempat bersiaga dan mengirim tiga orang pelaku tersebut ketahanan Kyaukpyu pada tanggal 30 Mei pukul 10.15. Pada pukul 13:20 hari yang sama,sekitar 100 warga dari Rakhine Kyauknimaw tiba di Kantor Polisi Kyauknimaw danmenuntut agar tiga orang pelaku pembunuh diserahkan kepada mereka namun dijelaskanoleh pihak kepolisian bahwa mereka sudah dikirim ke tahanan. Massa yang mendatangikepolisian tidak puas dengan itu dan berusaha untuk masuk kantor polisi. Polisi terpaksaharus menembakkan lima tembakan untuk membubarkan mereka. Pada pukul 13:50 100warga Rakhine Desa Kyauknimaw lalu meninggalkan kantor polisi menuju Kantor Pemerintahan untuk menyampaikan keinginannya dengan diikuti oleh pihak kepolisianuntuk mencegah terjadi keributan. Pukul 16.00, para pejabat tingkat Kota menerima dan memberikan klarifikasi untuk menghindari kerusuhan, dan penduduk desa meninggalkankantor pada pukul 17:40.

Keesokan harinya, 31 Mei pukul 9 pagi, mereka meninggalkan Yanbye ke DesaKyauknimaw dengan dua perahu. Mereka pulang dengan membawa santunan sebesar 1 juta Kyat (mata uang Myanmar) untuk desa dari Menteri Perhubungan, U Kyaw Khin,600.000 Kyat dan lima set jubah untuk pemakaman korban serta ditambah 100.000 Kyatdari santunan perwakilan negara. Pada 31 Mei 15:05 Menteri Dalam Negeri dan KeamananPerbatasan Negara, wakil kepala Kantor Polisi, Kabupaten Kyaukphyu dan Kepala Kantor Polisi Distrik berpartisipasi dalam pemakaman korban dan mengadakan diskusi dengan penduduk desa. Pada 1 Juni pukul 9 pagi Kepala Menteri Negara dan partai di Kyaukpyumengadakan diskusi dengan organisasi pemuda Kyaukpyu atas kasus pembunuhantersebut. Diskusi-diskusi terutama menyinggung menjatuhkan hukuman jera pada para pembunuh dan membantu mencegah kerusuhan saat mereka sedang diadili.”

Kedua, terjadi insiden yang menewaskan 10 orang muslim di dalam bus. Menurut berita harian New Light dan beberapa blog orang Myanmar menyebutkan bahwa beredar foto-foto dan informasi bahwa “menurut bukti forensik polisi dan juga saksi mata yangmelihat tubuh korban, ia diperkosa beberapa kali oleh tiga pemuda Bengali Muslim dantenggorokannya digorok, dadanya ditikam beberapa kali dan organ wanitanya ditikam dandimutilasi dengan pisau. Setelah itu lebih dari seribu massa marah dan hampir menghancurkan kantor polisi di mana tiga pelaku ditangkap. Lalu kasus terburuk dan pemicu tragedi Rohingya adalah pembantaian terhadap 10 orang Muslim peziarah yangada dalam sebuah bus di Taunggup dalam perjalanan dari Sandoway ke Rangoon padatanggal 4 Juni.”Koran New Light Myanmar edisi 5 Juni 3 memberitakan rincian mengenai  pembunuhan sepuluh orang Burma Muslim oleh massa Arakan sebagai berikut:“Sehubungan dengan kasus Ma Thida Htwe yang dibunuh kejam pada tanggal 28 Mei,sekelompok orang yang terkumpul dalam Wunthanu Rakkhita Association, Taunggup,membagi-bagikan selebaran sekitar jam 6 pagi pada 4 Juni kepada penduduk lokal ditempat-tempat ramai di Taunggup, disertai foto Ma Thida Htwe dan memberikan penekanan bahwa massa Muslim telah membunuh dan memperkosa dengan keji wanitaRakhine. Sekitar pukul 16:00, tersebar kabar bahwa ada mobil yang berisikan orangMuslim dalam sebuah bus yang melintas dari Thandwe ke Yangoon dan berhenti diTerminal Bus Ayeyeiknyein. Petugas terminal lalu memerintahkan bus untuk berangkat ke Yangoon dengan segera. Bus berisi penuh sesak oleh penumpang. Beberapa orang denganmengendarai sepeda motor mengikuti bus. Ketika bus tiba di persimpangan Thandwe-Taunggup, sekitar 300 orang lokal sudah menunggu di sana dan menarik penumpang yang beridentitas Muslim keluar dari bus. Dalam bentrokan itu, sepuluh orang Islam tewas dan bus juga hancur.

Konflik sejak insiden 10 orang Muslim terbunuh terus memanas di kawasanArakan, Burma, muslim Rohingya menjadi sasaran. Seperti dilansir media Al-Jazeera, Halini dipicu juga oleh bibit perseteruan yang sudah terpendam lama, yaitu perseteruan antarakelompok etnis Rohingya yang Muslim dan etnis lokal yang beragama Buddha. Rohingyatidak mendapat pengakuan oleh pemerintah setempat. Ditambah lagi agama yang berbeda.Dari laporan berbagai berita sampai saat ini sejak insiden tersebut sudah terjadi tragedi pembantaian etnis Rohingya (yang notabene beragama Islam) lebih dari 6000 orang

Di saat kaum Muslim lain sedang khitmad menjalankan ibadah-ibadah di bulan suciRamadhan, kaum Muslim Rohingya malah dilanda konflik. Tercatat, delapan puluh jiwaMuslim Rohingya melayang karena terbunuh dan seratus ribu orang putus asa. Merekameninggalkan tempat tinggalnya dan mengungsi ke negara-negara tetangga.Ubaidah Katunadalah salah satu Muslimah Rohingya yang berhasil melarikan diri ke Bangladesh.Ubaidah Katun menuturkan bahwa jenazah Muslim di Arakan tidak sempatdikuburkan. Jenazah di sana dimasukkan ke dalam gerobak dan dibawa ke suatu tempatyang tidak dapat diketahui oleh otoritas setempat. Jiwanya terbelenggu oleh dua pilihan,antara menghormati jenazah sebagai pengamalan Islam yang diyakininya danmenyelamatkan jiwanya jika ia tidak segera melarikan diri dari kampung halamannyasendiri. Ubaidah juga menuturkan hal yang lainnya. Di Arakan, sudah tidak ada lagi yang bisa dimakan, Muslim yang kelaparan terpaksa makan batang pohon pisang. Hal ini masuk akal karena menurut Abdul Kalam (seorang Muslim yang juga berhasil melarikan diri keBangladesh), mereka di sana dihalang-halangi untuk pergi ke pasar, belanja barangkebutuhan sehari-hari. Bahkan, mereka yang hendak pergi untuk bekerja dihalang-halangi.Jika ketahuan hendak pergi bekerja, mereka dilempari bom molotov. Itulah sekelumit faktakonflik yang melanda Muslim Rohingya.

Baiknya memang isu agama dikesampingkan, karena memang bukan itu inti permasalahannya. Di Myanmar sendiri etnis Rohingya tidak diakui sebagai bagian dari bangsa Birma, bahkan ketika junta militer mengubah nama negaranya dari Bhurma(Birma) menjadi Myanmar, supaya etnis lain non-birma menerima integrasi dalam satu bangsa Myanmar. Etnis Rohingya tidak diakui pemerintah junta militer, mereka tak diberikartu identitas warga negara. Etnis Birma yang menjadi mayoritas di Myanmar punmenyebut etnis Rohingya sebagai "suku Bengali", menunjukan mereka tidak menerimaetnis Rohingya sebagai salah satu etnis di Myanmar. Mereka menganggap etnis Rohingyaitu "pendatang haram" dari Bangladesh, walau fakta sejarahnya etnis Rohingya telah ada ditanah itu (Rakhine state) selama ratusan tahun berdampingan dengan burmanese lainnya

Dampak yang terjadi yaitu Krisis kemanusiaan. Dimana Krisis kemanusiaan  yaitu kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas muslim Rohingya di Myanmar telah menyita perhatian publik internasional. Eskalasi konflik yang meningkat antara Buddha Arakan dengan muslim Rohingya memberikan gambaran yang buruk mengenai keseriusan pemerintah Myanmar dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia. Krisis Rohingya ini dipicu oleh insiden pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Ma Thida Htwe (27 tahun), seorang gadis Buddhis Arakan, yang dilakukan oleh beberapa oknum muslim Rohingya pada Mei 2012. Insiden tersebut kemudian memicu gejala kebencian terhadap muslim Rohingya di seluruh daerah Arakan. Beberapa hari setelah insiden itu, masyarakat Buddhis Arakan membalas dengan memukuli dan membunuh 10 orang etnis Rohingya, dalam satu insiden pencegatan dan pembunuhan penumpang bus antar-kota, hingga tewas di Taunggup.

Insiden pembunuhan tersebut menjadi awal bagi meningkatnya gejala kekerasan yang dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh muslim Rohingya. Kelompok Buddhis Arakan, didukung oleh pendeta Buddha lokal dan aparat keamanan Myanmar, melakukan berbagai tindakan kekerasan secara sistematis terhadap muslim Rohingya meliputi pemukulan, pemenggalan, pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran tempat tinggal, pengusiran dan isolasi bantuan ekonomi. Berbagai tindakan kekerasan ini digunakan sebagai cara untuk mengusir etnis Rohingya keluar dari Myanmar. Aksi anarkisme yang dilakukan oleh masyarakat Arakan ini tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah Myanmar. Pemerintah Myanmar dinilai sengaja mengambil kebijakan yang diskriminatif terhadap muslim Rohingnya dan adanya dugaan upaya pembersihan etnis (ethnic cleansing) yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar kepada etnis Rohingya.Dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia melaporkan bahwa Nasaka bertanggungjawab dalam kasus pemerkosaan, pemerasan dan kerja paksa. Etnis Rohingya tidak dapat melakukan perjalanan antar kota atau mengurus pernikahan tanpa adanya perizinan dari Nasaka, yang semuanya baru akan diurus setelah membayar uang suap.( Adhe Nuansa Wibisono, S.IP hlm 1 thn 2012)

 Kelompok 7

SRI SUMARNI SJAHRIL

EKO RACHMAT SAPUTRO

ANDI MUH IBNU RUSYD